Oleh: Anwar Abugaza
Penulis buku SocialMediaPolitica
Dinamika politik Indonesia selalu menyisakan ruang bagi kejutan-kejutan konsolidasi yang dinamis. Setelah kontestasi elektoral yang menguras energi bangsa, kini kita menyaksikan babak baru yang lebih substantif: bagaimana visi besar pemerintah, yang dirangkum dalam Delapan Misi Utama atau Asta Cita Prabowo Subianto, bertransformasi dari sekadar dokumen politik menjadi gerakan nyata di akar rumput.
Di sinilah letak urgensi menakar koneksitas antara gerbong aktivis pergerakan Islam dengan agenda strategis istana, sebuah relasi yang tidak lagi diletakkan dalam kacamata oposisi biner, melainkan dalam kerangka sinergi taktis demi kemaslahatan publik.
Membicarakan jembatan penghubung antara dunia pergerakan Islam dan lingkar kekuasaan hari ini tak bisa dilepaskan dari peran geopolitik internal tokoh-tokoh senior seperti Tamsil Linrung Wakil Ketua DPD RI. Sebagai legislator senior yang tumbuh dari rahim pergerakan—mulai dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), hingga berbagai simpul lembaga filantropi Islam—Tamsil memiliki modal sosial dan politik yang unik. Ia bukan sekadar aktor politik elektoral, melainkan seorang political design dalam arti yang positif. Tamsil memiliki kemampuan langka untuk melintasi sekat-sekat ideologis, berbicara dengan bahasa aktivis di masjid dan pesantren, sekaligus merumuskan agenda legislasi dan eksekutif di koridor kekuasaan tinggi negara.
Ketika pemerintahan Prabowo Subianto mencanangkan Asta Cita—yang sangat menekankan pada penguatan ideologi, ketahanan pangan, kemandirian energi, ekonomi kerakyatan, serta pengentasan kemiskinan—pemerintah sebenarnya sedang membutuhkan “kaki-kaki sosial” untuk mengeksekusinya. Narasi besar ini tidak akan membumi jika hanya mengandalkan birokrasi formal yang kerap kaku dan berjarak dengan realitas masyarakat bawah. Gerbong aktivis pergerakan Islam, dengan infrastruktur sosialnya yang masif mulai dari jaringan pesantren, kelompok pemuda, lembaga amil zakat, hingga koperasi syariah, adalah motor penggerak organik yang paling siap diaktivasi.
Koneksitas yang dibangun oleh figur seperti Tamsil Linrung berupaya mengubah posisi taktis aktivis Islam: dari yang semula berada di luar pagar sebagai pengkritik yang riuh, menjadi mitra strategis di dalam shaf pembangunan. Pertemuan kepentingan ini bersifat pragmatis-konstruktif. Di satu sisi, pemerintahan Prabowo membutuhkan stabilitas politik dan legitimasi sosial yang kuat dari mayoritas umat untuk menjalankan program-program radikal seperti hilirisasi, swasembada pangan, dan makan bergizi gratis. Di sisi lain, komunitas pergerakan Islam memerlukan ruang aktualisasi yang nyata agar gagasan tentang keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi tidak mandek menjadi komoditas mimbar khotbah atau parlemen jalanan saja. Asta Cita dengan demikian menjadi titik temu yang mempertemukan idealisme pergerakan dengan pragmatisme pembangunan negara.
*Keuntungan Strategis Prabowo dari Sinergi Umat
Di balik narasi kemaslahatan publik yang diusung, terdapat dimensi elektoral yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam membaca peta konsolidasi ini. Koneksitas dengan jaringan pergerakan Islam sejatinya menempatkan Prabowo Subianto dalam posisi yang jauh lebih menguntungkan menjelang Pemilu 2029 dibandingkan dengan posisinya pada kontestasi sebelumnya.
Pertama, aliansi ini memberikan Prabowo apa yang selama ini menjadi celah terbesarnya: legitimasi kultural di basis komunitas Islam yang terorganisasi. Selama bertahun-tahun, segmen ini kerap menjadi “floating mass” yang diperebutkan oleh berbagai kekuatan politik. Dengan mengintegrasikan tokoh-tokoh senior pergerakan seperti Tamsil Linrung ke dalam ekosistem kebijakan, pemerintah secara tidak langsung sedang membangun infrastruktur kepercayaan (trust infrastructure) yang jauh lebih tahan lama dibandingkan sekadar janji kampanye.
Kedua, program-program Asta Cita yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat bawah—terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan,—berpotensi menjadi narasi keberhasilan yang sangat efektif secara elektoral jika dieksekusi melalui jaringan pergerakan Islam yang dipercaya oleh konstituennya. Pesantren yang menjadi titik distribusi manfaat program, koperasi syariah yang menguat karena kebijakan hilirisasi, serta kelompok pemuda Islam yang dilibatkan dalam agenda pembangunan—semua ini secara akumulatif akan membentuk citra Prabowo sebagai presiden yang benar-benar hadir, bukan sekadar pemimpin yang memerintah dari jarak jauh.
Ketiga, dengan menjadikan aktivis pergerakan Islam sebagai mitra implementasi alih-alih sekadar objek mobilisasi, Prabowo sedang membangun tembok pertahanan elektoral yang sulit ditembus oleh oposisi. Tradisi gerakan Islam yang berakar kuat di pesantren dan masjid memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang luar biasa dalam membentuk opini publik di level akar rumput—sesuatu yang tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh iklan digital maupun mesin partai konvensional.
Keuntungan ini tentu bukan tanpa syarat. Kalkulasi 2029 hanya akan berjalan mulus jika realisasi program menyentuh kehidupan nyata konstituen Islam di pedesaan dan pinggiran kota. Dalam politik, janji yang tak terwujud selalu berbalik menjadi beban elektoral yang berat. Aktivis pergerakan Islam, dengan basis massa yang kritis dan terdidik secara ideologis, bukanlah kelompok yang mudah dibungkam dengan retorika semata.
Namun, jika pemerintahan Prabowo berhasil membuktikan bahwa sinergi ini melahirkan perubahan struktural yang nyata—bukan sekadar narasi—maka konsolidasi dengan jaringan aktivis Islam hari ini bisa menjadi fondasi terkuat bagi dominasi politik jangka panjang yang legitim dan bermartabat.
Namun, integrasi ini tentu tidak bebas dari catatan kritis. Bagi kalangan aktivis pergerakan Islam, merapat ke dalam poros kekuasaan selalu membawa risiko moral tersendiri. Ada kekhawatiran nyata akan terjadinya kooptasi yang mematikan daya kritis. Sejarah politik kita kerap menunjukkan bagaimana elite pergerakan yang terserap ke dalam lingkaran kekuasaan perlahan-lahan kehilangan sensitivitasnya terhadap ketimpangan di akar rumput akibat kompensasi jabatan atau kenyamanan birokrasi. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi tokoh sekelas Tamsil Linrung adalah memastikan bahwa interaksi ini adalah sebuah “kemitraan strategis yang sejajar”, bukan sekadar mobilisasi politik jangka pendek demi mengamankan kekuasaan.
Koneksitas ini harus diuji pada level implementasi kebijakan. Jika pelibatan aktivis Islam mampu mempercepat distribusi kepemilikan lahan bagi umat, memperkuat kapasitas ekonomi pesantren melalui korporatisasi, serta menekan angka kemiskinan ekstrem di kantong-kantong pedesaan, maka aliansi taktis ini akan dinilai berhasil dan elegan. Namun, jika ruang ini hanya melahirkan kompromi elite yang sempit tanpa dampak struktural bagi masyarakat bawah, maka koneksi ini hanya akan dicatat sebagai babak baru pragmatisme politik pasca-pemilu yang menjauhkan aktivis dari khittah perjuangannya.
Pada akhirnya, publik patut melihat konsolidasi ini dengan optimisme yang terukur. Langkah merajut shaf baru antara elemen pergerakan Islam dan agenda Asta Cita Prabowo bukanlah pertanda matinya dialektika kritik, melainkan sebuah kedewasaan berpolitik. Dalam menghadapi tantangan global dan domestik yang kian kompleks, bangsa ini tidak bisa dikelola dengan watak keterbelahan yang abadi. Integrasi potensi umat ke dalam agenda strategis nasional adalah keniscayaan, asalkan kompas moral keadilan sosial tetap menjadi penuntun utama di setiap langkah kebijakan yang diambil.
