Oleh : Ayu Amanda Raymond, ( Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Hasanuddin)
Indonesia saat ini lagi jadi pusat perhatian dunia karena punya cadangan nikel yang melimpah, yaitu bahan baku utama untuk membuat baterai mobil listrik. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemerintah melarang total ekspor bijih nikel mentah dan mewajibkan semuanya diolah di dalam negeri. Langkah ini disebut “hilirisasi” dan digadang-gadang bisa bikin Indonesia jadi negara maju di tahun 2045. Tapi, di balik cerita sukses itu, ada masalah besar. Walaupun hilirisasi berhasil bikin kita lebih mandiri secara ekonomi dari negara maju, pabrik-pabrik pengolahannya justru masih pakai energi kotor yang merusak lingkungan sekitar.
Jika dilihat dari kacamata Teori Dependensi melalui model Core-Periphery oleh Immanuel Wallerstein (2004), dulu Indonesia terjebak sebagai negara pinggiran (periphery). Artinya, kita cuma bisa menjual bahan mentah murah ke negara maju (core), lalu kita terpaksa membeli lagi produk yang sudah jadi dengan harga yang jauh lebih mahal. Hilirisasi adalah langkah berani pemerintah bisa memutus lingkaran setan ini. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) membuktikan bahwa sejak ekspor nikel mentah dilarang pada tahun 2020, pendapatan negara dari ekspor produk olahan nikel langsung melonjak drastis hingga puluhan miliar dolar AS. Di titik ini, Indonesia berhasil naik kelas dan punya posisi tawar yang kuat di mata dunia.
Sayangnya, kesuksesan ekonomi ini punya sisi gelap yang sering dilupakan. Jika diuji dengan Teori Pembangunan Berkelanjutan menggunakan pendekatan Triple Bottom Line dari John Elkington (1997), sebuah pembangunan yang benar harusnya seimbang antara tiga hal, yaitu: ekonomi (profit), sosial (people), dan lingkungan (planet). Nyatanya, saat ini kita terlalu fokus mengejar keuntungan ekonomi saja. Laporan dari Trend Asia (2024) membongkar fakta bahwa pabrik-pabrik nikel raksasa kita, seperti di Morowali (PT IMIP) dan Weda Bay (PT IWIP), masih sangat bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara mandiri untuk beroperasi. Ini kan ironis; kita menambang nikel demi mendukung energi bersih dunia (mobil listrik), tapi proses pembuatannya justru menghasilkan polusi udara yang sangat besar. Ini sama saja seperti kita membersihkan langit negara maju, tapi mengotori rumah sendiri.
Dampak buruk ini dipertegas oleh temuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI, 2025). Secara lingkungan, pembukaan lahan tambang skala besar telah membuat hutan-hutan di Sulawesi dan Maluku Utara jadi gundul, serta limbahnya merusak laut tempat nelayan mencari makan. Secara sosial, warga yang tinggal di sekitar pabrik banyak yang terserang penyakit pernapasan (ISPA) akibat polusi debu batu bara. Akhirnya, terjadi “kutukan sumber daya” di tingkat lokal yang artinya, daerahnya terlihat kaya di atas kertas ekonomi, tapi kualitas hidup dan kesehatan warganya justru makin menurun akibat alam yang rusak.
Supaya tidak kebablasan, pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata. Pertama, buat aturan tegas agar industri pabrik nikel berhenti memakai batu bara dan wajib beralih ke Energi Baru Terbarukan (EBT), seperti tenaga air atau surya. Kedua, pengawasan terhadap lingkungan dan hak masyarakat (ESG) harus benar-benar jujur dan ketat, bukan cuma formalitas di atas kertas saja.
Kesimpulannya, hilirisasi memang langkah yang tepat untuk lepas dari ketergantungan asing seperti kata Wallerstein (2004) pada teori Sistem Dunia. Namun, mandiri secara ekonomi jangan sampai bikin alam kita bangkrut. Sudah saatnya Indonesia beralih ke “hilirisasi hijau yang adil” yang merupakan sebuah jalan di mana ekonomi kita tumbuh kuat, tanpa harus mengorbankan kelestarian bumi tempat kita tinggal.
