JAKARTA — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Tamsil Linrung menilai penunjukan Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional merupakan langkah tepat dalam memperkuat kepercayaan publik pada program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Tamsil, Nanik memiliki pengalaman panjang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga memahami denyut kehidupan di akar rumput. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam membangun komunikasi publik yang mendekatkan program negara dengan kebutuhan rakyat di lapangan.
“Saya mengenal Ibu Nanik sebagai sosok yang mampu menerjemahkan pemikiran dan visi kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Beliau sudah lama sama-sama mendedikasikan diri membangun gerakan sosial. Ditambah lagi pengalaman panjang di dunia jurnalistik yang mengasah sensitivitas terhadap aspirasi publik,” ujar Tamsil di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Tamsil mengatakan program makan bergizi saat ini memasuki fase dan tantangan baru pada penguatan kualitas layanan. Karena itu diperlukan tata kelola yang andal sekaligus komunikasi publik yang mampu mendongkrak kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program strategis negara sangat ditentukan oleh kemampuan meyakinan publik bahwa negara hadir.
“Saya menilai ini momentum penting transisi kelembagaan BGN. Kepemimpinan sebelumnya menguatkan fondasi organisasi sehingga terjadi akselerasi program. Berbagai capaian berhasil ditorehkan. Kini kebutuhannya berbeda,” sambung Tamsil.
Menurut Tamsil, kepercayaan publik menjadi pilar implementasi kebijakan pemerintah, apalagi MBG merupakan program prioritas presiden. Pengalaman Nanik di bidang komunikasi dan kemampuannya melakukan koordinasi lapangan, akan memperkuat konsolidasi program gizi nasional di berbagai daerah. Hal itu penting agar agenda pembangunan sumber daya manusia selaras dengan semangat pemerataan dan keadilan distributif.
Tamsil juga menekankan bahwa keberhasilan program MBG memiliki dimensi strategis bagi daerah. Menurutnya, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga terintegrasi dengan arsitektur ekonomi yang berbasis pemberdayaan.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar implementasi MBG berjalan efektif dan tepat sasaran. Sebagai representasi daerah, DPD RI memandang program tersebut menjadi instrumen pemerataan pembangunan yang mendistribusikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.
“Daerah harus menjadi subjek utama dalam ekosistem program makan bergizi. Kebutuhan bahan baku disuplai dari hasil produksi daerah, maka MBG bukan hanya memperkuat kualitas generasi muda, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat, memperkuat ketahanan pangan lokal, dan mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah,” tandasnya.
