Oleh: Dr. Rendra Anggoro, Pakar Manajemen Sumber Daya Manusia
Ada satu ironi besar dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia yang selama ini seolah dianggap normal: dosen PNS dan dosen non-PNS memikul tanggung jawab yang sama dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi menerima hak dan kesejahteraan yang sangat berbeda. Pertanyaannya sederhana: sampai kapan ketimpangan ini akan terus dibiarkan?
Data menunjukkan bahwa jumlah dosen di Indonesia mencapai lebih dari 300 ribu orang, dan sebagian besar di antaranya justru berstatus non-PNS yang mengabdi di perguruan tinggi swasta. Mereka menjalankan fungsi yang sama mengajar, meneliti, dan mengabdi kepada masyarakat bahkan sering kali dengan beban kerja yang lebih kompleks karena tuntutan institusi yang tinggi dan sumber daya yang terbatas.
Namun, dalam praktiknya, terdapat kesenjangan kesejahteraan yang signifikan. Dosen PNS memperoleh gaji pokok dari negara, tunjangan profesi (sertifikasi), serta jaminan pensiun yang relatif stabil. Sebaliknya, dosen non-PNS sangat bergantung pada kemampuan finansial institusi masing-masing. Dalam banyak kasus, penghasilan dosen non-PNS bahkan berada jauh di bawah standar kelayakan, terutama di perguruan tinggi swasta kecil dan menengah.
Berdasarkan berbagai laporan dan survei internal perguruan tinggi, tidak sedikit dosen non-PNS yang menerima penghasilan bulanan di kisaran Rp2–5 juta, bahkan ada yang di bawah itu, tergantung jumlah SKS dan kebijakan yayasan. Sementara itu, total penghasilan dosen PNS terutama yang telah tersertifikasi dapat mencapai dua hingga tiga kali lipat lebih tinggi, belum termasuk berbagai tunjangan tambahan di institusi tertentu.
Dalam perspektif Manajemen Sumber Daya Manusia, kondisi ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan distributif (distributive justice), di mana kompensasi seharusnya sejalan dengan kontribusi dan beban kerja. Ketika individu dengan tanggung jawab yang setara menerima imbalan yang sangat berbeda, maka yang tercipta bukan hanya ketimpangan ekonomi, tetapi juga potensi krisis motivasi dan komitmen kerja.
Lebih dari itu, ketimpangan ini berpotensi melahirkan apa yang dalam teori MSDM dikenal sebagai “quiet disengagement” sebuah kondisi di mana individu tetap bekerja secara formal, tetapi kehilangan keterikatan emosional dan semangat untuk berkontribusi secara maksimal. Jika ini terjadi secara masif di kalangan dosen non-PNS, maka dampaknya bukan hanya pada individu, tetapi juga pada kualitas lulusan dan daya saing pendidikan tinggi nasional.
Ironisnya, sistem yang ada saat ini masih sangat bertumpu pada status kepegawaian, bukan pada kinerja dan produktivitas. Dalam konteks global, pendekatan seperti ini sudah mulai ditinggalkan. Perguruan tinggi kelas dunia justru bergerak menuju sistem berbasis meritokrasi, di mana penghargaan diberikan atas dasar kontribusi nyata, bukan label administratif.
Ini bukan sekadar persoalan kesejahteraan dosen, tetapi persoalan arah masa depan pendidikan tinggi Indonesia. Bagaimana mungkin kita menuntut kualitas riset yang tinggi, publikasi internasional, dan inovasi berkelanjutan, jika sebagian besar tenaga akademik kita bekerja dalam tekanan ekonomi dan ketidakpastian?
Oleh karena itu, diperlukan keberanian untuk melakukan reformasi kebijakan secara fundamental. Pemerintah perlu memperluas skema perlindungan dan insentif bagi dosen non-PNS, tidak hanya melalui sertifikasi, tetapi juga melalui kebijakan afirmatif yang lebih konkret dan terukur. Di sisi lain, perguruan tinggi harus mulai membangun sistem kompensasi yang lebih adil dan transparan, berbasis pada kinerja, bukan semata-mata kemampuan finansial jangka pendek.
Jika ketimpangan ini terus dianggap sebagai sesuatu yang “biasa”, maka kita sedang menormalisasi ketidakadilan dalam sistem pendidikan kita sendiri. Dan jika itu terjadi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kesejahteraan dosen, tetapi juga masa depan generasi yang mereka didik setiap hari.(*)
