Oleh: Yanuardi Syukur
Pengajar Antropologi Globalisasi di Universitas Khairun, Ternate
Pemerintah Australia di bawah PM Anthony Albanese bersikeras bahwa keterlibatan negaranya dalam konflik Iran bersifat “defensif” dan semata-mata untuk “melindungi warga sipil.”
Namun, laporan Ben Doherty di Guardian (13/3/2026) mengungkap realitas yang jauh lebih rumit. Keterlibatan Australia telah melampaui sekadar operasi defensif, menjadikannya bagian integral dari mesin perang Amerika. Di tengah perubahan tatanan internasional yang fundamental, pertanyaan tentang peran Australia menjadi semakin mendesak, terutama dalam konteks geopolitik Indo-Pasifik yang semakin tidak menentu.
Profesor Peter Dean dari Australian National University menegaskan bahwa apa yang kita saksikan adalah “kematian era ketika AS menjadi polisi global” (Chang, SBS News, 14/3/2026). Tatanan internasional berbasis aturan yang dibangun AS pasca-Perang Dunia II kini berada dalam “krisis parah,” dan Australia, yang selama ini tumbuh subur di bawah naungan tatanan tersebut, harus beradaptasi dengan realitas baru dunia multipolar.
Ada dua hal yang dapat kita lihat dalam hal ini.
Pertama, pengorbanan postur Indo-Pasifik demi petualangan Timur Tengah.
Keterlibatan Australia dalam perang Iran telah mengorbankan fokus strategisnya di kawasan Indo-Pasifik. Seperti dilaporkan Mina Pollmann di The Diplomat (14/3/2026), AS memindahkan satu pertiga armada permukaan dan sistem THAAD dari Korea Selatan ke Timur Tengah, mengirimkan sinyal bahwa prioritas keamanan Asia terpinggirkan.
Australia justru memperparah situasi dengan mengirimkan aset militernya—pesawat E-7A Wedgetail dan 85 personel—ke Teluk, padahal kawasan Indo-Pasifik sedang menghadapi tekanan besar dari ekspansi Tiongkok di Laut China Selatan dan aktivitas militer Korea Utara yang semakin agresif.
Kedua, risiko balasan dan kerentanan baru di Indo-Pasifik.
Keputusan Australia menjadi “co-belligerent” (negara yang terlibat dalam konflik bersama pihak lain) dalam perang Iran menciptakan kerentanan baru di Indo-Pasifik. Ketika tiga warga Australia menjadi awak kapal selam nuklir AS yang menenggelamkan kapal perang Iran, dan ketika komponen F-35 buatan Melbourne digunakan untuk mengebom Teheran, Australia secara otomatis menjadi target legitimasi balasan Iran.
Jalur laut Indo-Pasifik—yang menjadi urat nadi perdagangan Australia—kini berada dalam risiko lebih tinggi. Senator David Shoebridge memperingatkan bahwa Australia “memenuhi keinginan Trump” tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang (Doherty, 2026). Sementara itu, seperti dicatat Cave dkk. di New York Times (13/3/2026), Tiongkok memanfaatkan situasi dengan meningkatkan aktivitas reklamasi di Kepulauan Paracel, menguji ketahanan sekutu AS di saat perhatian Washington teralihkan.
Di tengah pusaran geopolitik yang semakin kompleks, Australia berdiri di persimpangan jalan. Kesetiaan buta terhadap aliansi AS telah membawanya pada posisi yang paradoksal: semakin dalam terlibat dalam perang di Timur Tengah, semakin terbuka pula kerentanannya di kawasan sendiri.
Dunia multipolar yang sedang lahir menuntut setiap negara untuk cermat membaca peta kepentingan nasionalnya. Pertanyaan bagi Australia bukan lagi soal ‘apakah ia setia pada aliansi’, tetapi ‘apakah ia cukup bijak untuk tidak tenggelam dalam perang yang bukan miliknya.’
