Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
Berita

Tamsil Linrung Ajak Mahasiswa Membaca Arah Kekuasaan dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

×

Tamsil Linrung Ajak Mahasiswa Membaca Arah Kekuasaan dan Masa Depan Demokrasi Indonesia

Sebarkan artikel ini

MAKASSAR – Demokrasi tidak cukup hanya dijaga melalui mekanisme pemilihan umum. Kekuasaan juga harus berjalan dalam koridor konstitusi, sementara setiap kebijakan negara perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Gagasan itulah yang mengemuka dalam Dialog Kepemimpinan Nasional yang digelar Himpunan Mahasiswa Hukum Bisnis (HIMAHUM) Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FIS-H) Universitas Negeri Makassar (UNM), dengan menghadirkan Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, sebagai pembicara utama.

Mengangkat tema “Membaca Arah Kepemimpinan Bangsa: Dialog tentang Kekuasaan, Demokrasi, dan Masa Depan Indonesia”, forum tersebut menjadi ruang bagi mahasiswa untuk membedah persoalan kebangsaan, mulai dari dinamika kekuasaan, perkembangan konstitusi, penegakan hukum, hingga tantangan ekonomi daerah.

Example 500x700

Tamsil menyoroti pentingnya menempatkan konstitusi sebagai pijakan dalam menyelesaikan setiap persoalan ketatanegaraan. Menurutnya, lembaga-lembaga negara, termasuk DPR dan MPR, harus tetap menjalankan fungsi serta kewenangannya sesuai aturan yang berlaku. Persoalan kenegaraan semestinya diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan semata-mata melalui pertimbangan atau tekanan politik.

Dalam dialog tersebut, sejumlah isu aktual turut menjadi bahan pembahasan, termasuk perkembangan ketatanegaraan pascaputusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait persyaratan jabatan Wakil Presiden. Diskusi juga menyinggung sikap Presiden Prabowo Subianto, isu yang disebut sebagai PKU Nomor 8, serta dugaan praktik penyelundupan yang dinilai berpotensi berdampak terhadap stabilitas pemerintahan dan perekonomian nasional.

Selain persoalan politik dan konstitusi, Tamsil juga mendorong keterlibatan kalangan akademisi dalam membaca dampak kebijakan nasional terhadap perekonomian daerah. Integrasi ekonomi, menurutnya, perlu dilihat dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat di berbagai wilayah.

Forum semacam ini dinilai penting karena mahasiswa hukum bisnis tidak cukup hanya memahami regulasi dan teori hukum di ruang perkuliahan. Mereka juga perlu memiliki kepekaan terhadap dinamika politik, kebijakan publik, serta persoalan ekonomi yang langsung memengaruhi kehidupan masyarakat.

Wakil Dekan FIS-H UNM, Dr. Ririn, menyambut positif penyelenggaraan dialog tersebut. Ia menilai diskusi kepemimpinan nasional dapat memperluas perspektif mahasiswa dalam memahami hubungan antara kekuasaan, hukum, dan realitas sosial.

Menurutnya, mahasiswa perlu membangun kepekaan politik dan hukum agar mampu mengambil bagian dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat, termasuk ketimpangan ekonomi dan pembangunan daerah.

Pandangan kritis juga disampaikan Marzuki dan Dr. Andi Tenri. Keduanya berharap dialog tidak berhenti sebagai ruang bertukar gagasan, tetapi dapat mendorong lahirnya pemikiran dan rekomendasi akademik yang relevan bagi penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi HIMAHUM FIS-H UNM, penyelenggaraan dialog ini merupakan bagian dari upaya memperluas peran mahasiswa dalam kehidupan kebangsaan. Mahasiswa diharapkan tidak hanya menjadi pengamat dinamika politik, tetapi juga mampu menguji kebijakan, mengawal jalannya kekuasaan, dan menyuarakan kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, masa depan demokrasi tidak hanya ditentukan oleh mereka yang berada di lingkaran kekuasaan. Kesadaran kritis masyarakat, termasuk mahasiswa, menjadi bagian penting dalam memastikan kekuasaan tetap berpihak pada konstitusi dan kesejahteraan rakyat.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *