MAKASSAR – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar terus mempercepat transformasi digital layanan perpajakan guna memudahkan akses masyarakat sekaligus mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini diwujudkan melalui integrasi layanan ke dalam aplikasi PAMUNGKAS (Pajak Mulia Membangun Kota Makassar) dan LONTARA Plus.
Kepala Bapenda Kota Makassar, Andi Asminullah, menjelaskan hal ini saat ditemui di lobi Hotel Aston, Senin (13/7/2026). Menurutnya, PAMUNGKAS awalnya difokuskan pada layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), namun terbuka untuk dikembangkan mencakup seluruh jenis pajak daerah ke depannya.
“PAMUNGKAS hadir untuk memberi kemudahan. Saat ini berfokus pada PBB, ke depan akan kami perluas untuk semua jenis pajak daerah,” ujarnya.
Melalui sistem terpadu ini, masyarakat kini dapat mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), mendaftarkan objek pajak, hingga memperbarui data secara mandiri secara daring. Fitur ini menjawab kendala sebelumnya di mana warga belum bisa mencetak SPPT maupun mendaftar objek pajak sendiri, serta seringnya bukti bayar elektronik belum diakui secara sah di lapangan.
Kepastian hukum telah ditegaskan melalui Surat Edaran Wali Kota Makassar yang menyatakan bahwa bukti pembayaran maupun SPPT yang dicetak secara daring memiliki keabsahan yang sama persis dengan dokumen manual.
Layanan perpajakan kini juga telah terintegrasi ke dalam LONTARA Plus, sehingga masyarakat pada akhirnya cukup mengakses satu pintu saja untuk seluruh kebutuhan layanan Bapenda. Meski demikian, aplikasi lama tetap beroperasi sementara waktu selama masa transisi berjalan lancar.
“Ke depan harapannya cukup akses Lontara Plus saja. Untuk saat ini aplikasi lama tetap berjalan, namun sudah terhubung dan terintegrasi dengan sistem baru,” jelas Asminullah.
Penerimaan Naik Signifikan
Transformasi digital ini turut berdampak positif pada kinerja pendapatan daerah. Hingga triwulan kedua tahun ini, realisasi penerimaan Bapenda Makassar tercatat surplus lebih dari Rp100 miliar dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu.
“Peningkatannya sekitar Rp100 miliar. Ini menunjukkan tren yang sangat baik, sekaligus mencerminkan tingkat kepatuhan masyarakat yang semakin meningkat,” ungkapnya.
Transaksi Sepenuhnya Non-Tunai
Bapenda juga menegaskan telah menerapkan 100% sistem non-tunai untuk seluruh penerimaan pajak. Loket pelayanan fisik tetap ada sebagai pendampingan, namun petugas tidak lagi menerima uang tunai secara langsung. Masyarakat diarahkan melakukan pembayaran melalui perbankan, aplikasi, atau saluran resmi lainnya.
“Kami ingin mengedukasi masyarakat agar semakin mandiri memanfaatkan layanan digital, sehingga tidak perlu lagi mengantre panjang di loket. Digitalisasi ini kami yakini menjadi fondasi pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel,” pungkas Andi Asminullah.
