PAREPARE — Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Taufan Pawe, menggelar ajang silaturahmi bersama ratusan pengurus dan simpatisan Partai Golkar Kota Parepare pada Sabtu malam (8/8/2026). Berlokasi di salah satu warung kopi di Kota Parepare, pertemuan berlangsung hangat dan sarat nuansa kekeluargaan.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Pengurus DPD II Golkar Parepare, Anggota DPRD Kota Parepare Fraksi Golkar, hingga para pengurus tingkat kecamatan dan kelurahan se-Kota Parepare.
Dikemas dalam konsep sinergitas dan kolaborasi, momentum ini dimanfaatkan Taufan Pawe untuk menyerap langsung aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui para kader di tingkat akar rumput. Dalam arahannya, mantan Wali Kota Parepare dua periode tersebut menegaskan komitmennya untuk membawa suara daerah ke tingkat pusat.
”Sebagai anggota DPR RI Fraksi Golkar, saya memastikan akan memperjuangkan dan mengawal setiap aspirasi serta masukan dari kader maupun simpatisan di daerah. Khususnya yang berkaitan langsung dengan kebijakan publik dan kepentingan masyarakat luas. Partai Golkar harus selalu hadir di garda terdepan,” ujar Taufan Pawe.
Selain menyerap aspirasi, Taufan juga menekankan pentingnya menjaga marwah dan soliditas partai di seluruh tingkatan. Ia mengingatkan bahwa seluruh kader di daerah perlu mendukung kepemimpinan Ketua DPD I Partai Golkar Sulsel yang telah terpilih melalui Musyawarah Daerah (Musda) tingkat provinsi.
”Kita harus tetap menjaga kekompakan, kebersamaan, dan membangun kolaborasi yang solid, mulai dari DPD II, DPD I, hingga kami yang bertugas di DPR RI. Tugas kita bersama sebagai kader adalah mendorong Golkar menjadi jauh lebih baik dan terus berkontribusi nyata bagi daerah,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Taufan Pawe membagikan kabar terkait amanah baru yang dipercayakan DPP Partai Golkar kepadanya sebagai Ketua Hubungan Wilayah Fraksi Partai Golkar untuk wilayah Sulawesi yang mencakup enam provinsi.
Melalui posisi strategis tersebut, ia berkomitmen memperkuat konsolidasi antarlegislator Golkar di semua level—baik DPR RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Langkah ini diharapkan mampu memetakan persoalan daerah secara presisi sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai masalah kebutuhan masyarakat
