LUWU UTARA – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta mengantisipasi potensi konflik agraria terkait rencana pengembangan proyek energi panas bumi (geotermal), Direktorat Intelijen dan Keamanan (Intelkam) Polda Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan silaturahmi bersama Himpunan Mahasiswa Rongkong Indonesia (HMRI). Kegiatan berlangsung di Kabupaten Luwu Utara pada Kamis (24/7/2026).
Kegiatan dihadiri oleh IPDA Eddy Saputra Julian, S.AN selaku Panit 2 Subdit Ekonomi Direktorat Intelkam Polda Sulsel, serta Hanzes Suru selaku salah satu pendiri HMRI beserta jajaran.
Dalam sambutannya, IPDA Eddy Saputra Julian menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara Polri dengan elemen strategis masyarakat, guna menyikapi dinamika terkait rencana pengembangan energi panas bumi di wilayah tersebut.
“Setiap permasalahan pemanfaatan sumber daya alam, termasuk proyek geotermal, harus disikapi secara objektif dengan mengedepankan dialog, keterbukaan informasi, serta penyelesaian sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar tidak berkembang menjadi konflik sosial maupun konflik agraria yang mengganggu stabilitas daerah,” ujarnya.
Pihaknya juga mengajak seluruh elemen, termasuk HMRI, untuk bersama-sama melakukan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Aspirasi masyarakat sangat berharga dan harus didengar. Namun, penyampaiannya diharapkan tetap melalui jalur dialog, musyawarah, dan mekanisme yang sah. Kami juga mengimbau semua pihak menjaga situasi kondusif, memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu perpecahan,” tambah Eddy.
Komitmen Bersama Wujudkan Pembangunan Damai
Sementara itu, Hanzes Suru menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya pertemuan ini. Menurutnya, komunikasi yang terbuka menjadi kunci menyelesaikan berbagai perbedaan pandangan terkait rencana proyek geotermal.
“HMRI berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat secara bertanggung jawab dan melalui jalur hukum. Kami berharap dialog ini terus berlanjut, sehingga setiap perbedaan dapat diselesaikan secara damai tanpa menimbulkan konflik di lapangan,” tegasnya.
Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi terbuka yang membahas aspek sosial, lingkungan, serta potensi konflik agraria terkait rencana pengembangan proyek tersebut. Diskusi berlangsung kondusif, memperkuat kepercayaan bersama demi menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Luwu Utara.
