MAKASSAR — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan prioritas nasional dinilai membutuhkan perhatian serius pada aspek efisiensi anggaran, tata kelola, ketepatan sasaran, dan pengawasan agar dapat berjalan berkelanjutan. Hal tersebut menjadi sorotan utama dalam kegiatan Bincang Dinamika Publik (Bidik) yang diselenggarakan oleh Lembaga Dialektika Haluan Kebangsaan (LeDHaK) Universitas Hasanuddin (Unhas), pada Sabtu (29/8/2026), di Aula Prof. Dr. Latanro, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas.
Mengangkat tema “Mengkaji Arah Program Makan Bergizi Gratis: Efisiensi Fiskal dan Optimalisasi Tata Kelola Menuju Kebijakan yang Berkelanjutan”, diskusi menghadirkan tiga narasumber: Prof. Dr. Musran Munizu, SE., M.Si., M.AP. (Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, Inovasi, dan Alumni FEB Unhas), Dini Nur Aulia (Ketua Bidang Kajian Strategis PP Forum GenRe Sulawesi Selatan), serta Maulana Al Azima (Ketua OSIS SMAN 1 Makassar Periode 2025/2026).
Dalam pemaparannya, Prof. Musran Munizu menegaskan bahwa tantangan terbesar pelaksanaan MBG justru terletak pada tahap implementasi teknis di lapangan. Dengan cakupan sasaran mencapai sekitar 82,9 juta orang, kebutuhan anggaran harian diperkirakan mencapai Rp1 triliun hingga Rp1,2 triliun.
“Pada saat direncanakan, programnya baik-baik saja. Tapi ketika diimplementasikan, teknisnya itu bisa menjadi sangat-sangat rumit. Apalagi melibatkan dana yang sangat besar,” ujar Musran.
Ia menjelaskan bahwa efisiensi sekecil apa pun memberikan dampak fiskal yang signifikan. Efisiensi sebesar 1% berpotensi menghemat sekitar Rp12 miliar, sedangkan efisiensi 5% dapat membuka ruang penghematan hingga Rp60 miliar untuk dialihkan ke program prioritas lain. Selain itu, tata kelola menjadi sorotan penting, terutama potensi konflik kepentingan apabila satu lembaga berperan ganda sebagai regulator sekaligus pelaksana. Integritas, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan program di masa pergantian kepemimpinan juga menjadi perhatian utama.
Dari sisi penerima manfaat, Dini Nur Aulia mengingatkan bahwa penanganan gizi dan pencegahan stunting tidak cukup hanya dengan pemberian makanan. Upaya harus dimulai sejak hulu, termasuk pemenuhan gizi remaja dan pencegahan anemia pada perempuan sebelum memasuki masa kehamilan.
Sementara itu, Maulana Al Azima mengusulkan agar penyaluran MBG tidak disamaratakan, melainkan berbasis data agar tepat sasaran. Menurutnya, pemanfaatan data statistik maupun pendataan sekolah dapat mengarahkan bantuan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan sekaligus menekan pemborosan anggaran.
Ketiga narasumber sepakat bahwa meskipun tujuan program MBG sangat mulia, keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang terukur, tata kelola yang bersih, ketepatan sasaran, serta efisiensi anggaran. Dengan demikian, manfaat program dapat diterima secara optimal oleh masyarakat dan berjalan berkelanjutan.
