BONE — Komisi B Bidang Perekonomian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja resmi ke kediaman/kantor Bupati Bone. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
Kunjungan strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Sulsel selaku Koordinator Komisi B, Dr. Yasir Machmud, S.E., M.Si., dan diterima langsung oleh Bupati Bone H. Andi Asman Sulaiman, S.Sos., M.M. & Ketua DPRD Kabupaten Bone Andi Tenri Walinonong beserta jajaran jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.
Dalam kunjungan tersebut, Dr. Yasir Machmud didampingi oleh unsur pimpinan dan anggota Komisi B DPRD Sulsel, di antaranya:
- Andi Izman Maulana Padjalangi, S.H., M.Kn. (Wakil Ketua Komisi B)
- Zulfikar Limolang, S.T. (Sekretaris Komisi B)
- H. Suriadi Bohari (Anggota Komisi B)
- Andi Irwan Wirasasti, S.H. (Anggota Komisi B)
Koordinator Komisi B DPRD Sulsel, Dr. Yasir Machmud, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa kunjungan kerja ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan anggaran dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK.
“Kami hadir untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi terkait LHP BPK atas LKPD TA 2025. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa setiap rekomendasi yang diberikan oleh BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat waktu dan tepat sasaran oleh Pemerintah Kabupaten Bone demi transparansi serta akuntabilitas keuangan daerah yang lebih baik,” ujar Yasir Machmud.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi B, Andi Izman Maulana Padjalangi, S.H., M.Kn., menambahkan bahwa sinergi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sangat diperlukan agar pengelolaan postur anggaran—terutama yang berkaitan dengan sektor perekonomian di Kabupaten Bone—dapat berjalan optimal dan bersih dari administratif yang keliru.
Sementara itu, Bupati Bone menyambut baik kehadiran rombongan Komisi B DPRD Sulsel. Pihaknya menyatakan komitmen penuh untuk segera menyelesaikan dan menindaklanjuti poin-poin yang menjadi catatan dalam LHP BPK TA 2025 tersebut demi mempertahankan atau meningkatkan opini pengelolaan keuangan daerah.
Pertemuan yang berlangsung hangat dan produktif ini diakhiri dengan diskusi teknis mengenai poin-poin rekomendasi LHP BPK dan foto bersama.
