JAKARTA — Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, Cipayung Plus Gotong Royong DKI Jakarta menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk “Semangat Sumpah Pemuda: Menelaah Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Menjalankan Program Asta Cita”, Rabu (28/10/2026) di Gedung Sangkrini, Jakarta Timur.
Kegiatan dibuka oleh Ketua Umum KAMMI Jakarta Raya sekaligus Koordinator Cipayung Plus Gotong Royong DKI Jakarta, Andre. Acara diawali dengan pembacaan ikrar Sumpah Pemuda sebagai pengingat pentingnya persatuan, semangat kepemudaan, dan tanggung jawab kebangsaan.
Dalam sambutannya, Andre menegaskan bahwa momentum Sumpah Pemuda harus menjadi ruang untuk memperkuat kehidupan demokrasi dan partisipasi masyarakat sipil.
“Demokrasi tidak boleh berhenti pada bilik suara, tidak boleh selesai setelah pergantian kepemimpinan, dan tidak boleh hanya menjadi legitimasi bagi kekuasaan. Demokrasi harus terus hidup melalui partisipasi rakyat, keterbukaan pemerintah, serta keberanian masyarakat sipil untuk menyampaikan kritik dan mengawasi jalannya pemerintahan,” ujar Andre.
Ia menjelaskan bahwa tema pelaksanaan Asta Cita diangkat karena pemerintahan Prabowo-Gibran membawa sejumlah agenda besar pembangunan nasional, mulai dari penguatan ideologi Pancasila, peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemandirian ekonomi, pertahanan keamanan, hingga peningkatan kesejahteraan rakyat. Namun, keberhasilan pembangunan tidak boleh hanya dinilai dari dokumen kebijakan, melainkan dari hasil yang dirasakan masyarakat.
“Cita-cita politik tidak cukup hanya diukur dari seberapa baik ia disampaikan dalam pidato, seberapa megah ia dirumuskan dalam dokumen kebijakan, atau seberapa kuat ia dipromosikan kepada masyarakat. Cita-cita harus diuji melalui pelaksanaan, diukur melalui hasil, dan dinilai dari sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat,” lanjut Andre.
Forum ini juga menegaskan posisi strategis mahasiswa dalam kehidupan berbangsa. Mahasiswa tidak semestinya hanya hadir saat demonstrasi atau menjadi pelengkap agenda seremonial, melainkan bertugas membaca realitas sosial, menguji kebijakan, menyuarakan aspirasi masyarakat, dan menawarkan solusi.
Hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil tidak harus selalu berhadap-hadapan. Program yang baik patut diapresiasi, sementara yang belum maksimal perlu dikritisi dan didorong agar lebih tepat sasaran.
Beberapa program yang mendapat apresiasi dalam diskusi ini antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan keberadaan Sekolah Rakyat. Program MBG dinilai memiliki tujuan baik dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, namun perlu dipastikan pelaksanaannya terus diperbaiki hingga ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Program MBG sudah baik dan tentu harus kita apresiasi. Tetapi yang juga penting adalah bagaimana pelaksanaannya terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat. Wilayah 3T menjadi contoh bahwa negara harus hadir untuk masyarakat yang selama ini berada di wilayah terpinggirkan,” ungkap Andre.
Diskusi ini menegaskan pula bahwa apresiasi dan kritik bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Masyarakat sipil harus melihat pemerintahan secara objektif: yang baik diapresiasi, yang kurang diperbaiki, dan yang menyimpang dari kepentingan rakyat dikritisi. Sikap ini penting agar gerakan mahasiswa tidak terjebak pada dukungan yang membabi buta maupun kritik yang instan.
Di akhir kegiatan, Cipayung Plus Gotong Royong DKI Jakarta mendorong pemuda dan mahasiswa untuk kembali menempatkan diri sebagai kekuatan moral dan intelektual bangsa yang berdialog, menguji kebijakan, membangun gagasan, serta ikut mengawal pembangunan. Forum ini juga menjadi langkah memperkuat gotong royong antar elemen pemuda dengan menjadikan keberagaman latar belakang organisasi sebagai kekuatan bersama.
Cipayung Plus Gotong Royong DKI Jakarta berkomitmen terus mendorong ruang dialog yang terbuka, kritis, dan konstruktif sebagai wujud tanggung jawab pemuda dalam mengawal perjalanan bangsa.
