Makassar, 09 September 2025 – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat maraton hingga larut malam guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat intensif ini berlangsung di kantor Dinas Bina Marga dan Konstruksi, dimulai sejak pukul 10.00 WITA dan terpantau terus berjalan hingga pukul 22.30 WITA.
Rapat strategis ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, yang didampingi oleh Wakil Ketua Andi Fauzi Wawo dan Supriadi Arif. Agenda utama dalam rapat ini adalah pembahasan bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari Komisi E (bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat) serta Komisi B (bidang pertanian dan pangan).
Andi Rachmatika Dewi menegaskan bahwa semangat para anggota DPRD tidak surut meskipun gedung DPRD mengalami musibah kebakaran. “Kami melaksanakan rapat maraton hari ini dengan mitra Komisi E dan B hingga larut malam, karena pembahasan Ranperda Perubahan 2025 ini harus segera kami tuntaskan agar bisa disahkan sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah (Bamus),” ujarnya.
Koordinator Banggar, Mizar Roem, menambahkan bahwa fokus utama rapat adalah memastikan APBD Perubahan benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Dalam rapat tersebut, Banggar menyoroti beberapa poin krusial: terutama Sektor Kesehatan: Banggar meminta perwakilan dari rumah sakit untuk memaparkan target pendapatan serta mengidentifikasi permasalahan terkait ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Mereka menekankan pentingnya peningkatan pendapatan bagi rumah sakit pemerintah provinsi, mengingat dukungan yang telah diberikan oleh DPRD Provinsi.
Selanjutnya Sektor Pertanian dan Kelautan: Banggar mendorong pemerintah untuk mengalokasikan peningkatan anggaran dana bantuan di sektor pertanian dan kelautan. Hal ini mencakup peningkatan dana hibah yang dialokasikan untuk bantuan bibit padi dan jagung, alat mesin pertanian (alsintan), kapal nelayan, bibit rumput laut, serta berbagai kebutuhan lainnya.
Mizar Roem menegaskan, “Program dana hibah yang langsung menyentuh masyarakat harus ditingkatkan lagi, terutama bantuan yang ditujukan untuk petani dan nelayan, mengingat mayoritas masyarakat Sulawesi Selatan berprofesi di sektor ini.”
Rapat maraton ini mencerminkan komitmen DPRD Sulsel dalam mempercepat proses pembahasan APBD Perubahan 2025 demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.
