Scroll untuk baca artikel
Example 728x250
Opini

RUU Perampasan Aset : Jangan Sampai Negara  Menjadi Lebih Berkuasa Dibanding Konstitusi

×

RUU Perampasan Aset : Jangan Sampai Negara  Menjadi Lebih Berkuasa Dibanding Konstitusi

Sebarkan artikel ini

Oleh: Emanuel Herdiyanto Moat Gleko, S.H., M.H

Pemberantasan korupsi merupakan mandat konstitusional yang tidak dapat ditawar. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hasil kejahatan tidak dapat dinikmati oleh pelakunya. Oleh karena itu, gagasan pembentukan Undang‑Undang tentang Perampasan Aset patut mendapatkan dukungan sebagai instrumen untuk memperkuat pemulihan kerugian negara dan mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada pihak yang berhak.

Example 500x700

Namun, dalam negara hukum, tujuan yang baik tidak dengan sendirinya membenarkan setiap cara yang digunakan untuk mencapainya. Ketika negara diberikan kewenangan yang semakin besar, pembatasan terhadap kewenangan tersebut harus dirumuskan semakin kuat. Sebab, persoalannya bukan semata‑mata apakah negara membutuhkan kewenangan untuk merampas aset tanpa terlebih dahulu memperoleh putusan pidana terhadap pelakunya, melainkan bagaimana kewenangan tersebut dirumuskan agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan jaminan hak konstitusional warga.

Salah satu konstruksi paling penting dalam rancangan undang‑undang ini adalah pengaturan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 6. Secara konseptual, mekanisme ini dikenal sebagai non‑conviction based asset forfeiture. Mekanisme tersebut memungkinkan negara mengajukan permohonan perampasan aset dalam keadaan tertentu, misalnya ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau pelakunya tidak diketahui.

Gagasan ini memiliki rasionalitas hukum. Sebab, kematian atau keberadaan pelaku yang tidak diketahui semestinya tidak otomatis menghilangkan kemungkinan negara untuk memulihkan aset hasil kejahatan. Akan tetapi, terdapat persoalan yang tidak boleh diabaikan. Ketika perampasan aset dilakukan tanpa putusan pidana, hukum harus memastikan bahwa objek yang dirampas benar‑benar mempunyai hubungan yang dapat dibuktikan dengan tindak pidana.

Dalam proses hukum harus dibedakan secara tegas antara perampasan terhadap aset yang terbukti berasal dari tindak pidana dengan perampasan terhadap kekayaan seseorang hanya karena terdapat dugaan ketidakwajaran dalam kepemilikannya. Sebab, dalam negara hukum, seseorang tidak kehilangan hak atas kekayaannya hanya karena negara memiliki kecurigaan terhadap asal‑usul harta tersebut.

PERSOALAN BEBAN PEMBUKTIAN: SIAPA YANG HARUS MEMBUKTIKAN?

Kelemahan berikutnya terdapat pada konstruksi pembuktian dalam Pasal 36 dan Pasal 37. Pasal 36 mewajibkan Jaksa Pengacara Negara membuktikan bahwa aset yang dimohonkan untuk dirampas merupakan aset tindak pidana. Namun, Pasal 37 juga mewajibkan pihak yang mengajukan keberatan membuktikan bahwa aset tersebut merupakan miliknya secara sah atau bukan merupakan hasil tindak pidana.

Konstruksi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan pembuktian. Dalam praktiknya, negara memiliki perangkat penyidikan, akses terhadap informasi transaksi keuangan, kewenangan penelusuran, serta dukungan kelembagaan untuk mengidentifikasi asal‑usul aset. Sebaliknya, warga negara atau pihak ketiga belum tentu mempunyai kemampuan yang sama untuk membuktikan riwayat kepemilikan dan transaksi atas aset yang dipersoalkan.

Pertanyaannya, apakah adil apabila warga negara harus membuktikan ketidakbersalahannya dalam suatu proses perampasan aset yang diajukan oleh negara?

Memang, mekanisme keberatan dan pembuktian oleh pihak yang mengklaim kepemilikan merupakan bagian dari proses perlindungan hak. Namun, kewajiban tersebut tidak boleh menghilangkan tanggung jawab utama negara untuk membuktikan hubungan aset dengan tindak pidana.

Dengan demikian, undang‑undang harus menentukan standar pembuktian yang jelas dan mempertahankan beban pembuktian utama pada negara.

HAK MILIK WARGA NEGARA BUKAN HAK YANG DAPAT DIKESAMPINGKAN

Persoalan lain yang tidak kalah serius adalah potensi perampasan terhadap aset yang telah dialihkan kepada pihak lain. Pasal 5 ayat (1) huruf a memberikan ruang untuk menjangkau aset yang telah dipindahtangankan atau dikonversikan menjadi kekayaan orang lain. Penjelasan pasal tersebut bahkan menyebut suami atau istri, anak, keluarga, kerabat, rekan kerja, dan teman.

Di satu sisi, ketentuan ini diperlukan untuk mencegah pelaku menyembunyikan hasil kejahatan melalui pengalihan kepemilikan kepada orang lain. Namun, di sisi lain, hubungan keluarga atau kedekatan dengan seseorang tidak dapat dijadikan dasar untuk mengasumsikan bahwa pihak tersebut mengetahui atau terlibat dalam tindak pidana.

Seorang istri, anak, saudara, ataupun pihak ketiga yang membeli aset secara sah tidak boleh kehilangan hak miliknya hanya karena mempunyai hubungan dengan seseorang yang sedang diproses dalam perkara pidana. Memang kemudian pada Pasal 30 memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan. Akan tetapi, keberadaan mekanisme keberatan saja belum cukup apabila pemberitahuan, waktu pengajuan, dan akses terhadap pembuktian tidak dijamin secara efektif.

Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik harus menjadi salah satu fondasi utama undang‑undang ini. Sebab, prinsip negara hukum tidak hanya melindungi kepentingan negara dalam memberantas kejahatan, tetapi juga melindungi warga negara dari tindakan negara yang berpotensi sewenang‑wenang.

BENTURAN REZIM HUKUM ACARA DAN PEMBATASAN UPAYA HUKUM

Kritik berikutnya menyangkut Pasal 33 yang menentukan bahwa pemeriksaan permohonan perampasan aset dilaksanakan berdasarkan hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain dalam undang‑undang tersebut.

Persoalannya, perampasan aset bukanlah sengketa kepemilikan biasa antara dua subjek hukum privat. Di dalamnya terdapat tindakan negara melalui penyidik, pemblokiran, penyitaan, permohonan Jaksa Pengacara Negara, dan pengambilalihan hak milik seseorang.

Karakter tersebut memerlukan hukum acara khusus yang secara komprehensif mengatur kedudukan para pihak, standar pembuktian, perlindungan pihak ketiga, serta mekanisme pemeriksaan dan eksekusi putusan. Tidak cukup hanya menyatakan bahwa hukum acara perdata berlaku. Selain itu, ketentuan Pasal 46 membatasi upaya hukum terhadap putusan perampasan aset hanya melalui kasasi. Pembatasan ini patut dipertanyakan mengingat konsekuensi putusannya dapat menghilangkan hak kepemilikan seseorang secara permanen.

Dalam perkara yang menyangkut hak konstitusional atas harta benda, mekanisme koreksi terhadap kekeliruan pemeriksaan harus dirancang secara efektif. Kepastian hukum tidak boleh dimaknai sebagai kecepatan mengakhiri perkara dengan mengorbankan keadilan substantif.

NEGARA HUKUM TIDAK BOLEH MENGORBANKAN HAK ASASI MANUSIA

Secara konstitusional, rancangan undang‑undang ini harus dibaca dalam kerangka Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum yang adil, Pasal 28G ayat (1) tentang perlindungan diri dan harta benda, serta Pasal 28H ayat (4) yang menjamin hak milik pribadi dan melarang pengambilalihan secara sewenang‑wenang.

Ketentuan‑ketentuan tersebut bukan sekadar norma pelengkap dalam konstitusi. Ia merupakan batas yang harus dipatuhi oleh setiap tindakan kekuasaan negara. Pemberantasan korupsi tidak boleh membentuk paradigma bahwa semakin besar kewenangan negara, semakin baik pula penegakan hukumnya.

Sebaliknya, semakin besar kewenangan yang diberikan kepada negara, semakin ketat pula mekanisme pengawasan dan pertanggungjawabannya harus dibangun.

Karena itu, pengaturan mengenai badan pengelola aset sebagaimana Pasal 53 dan Pasal 54 juga perlu mendapat perhatian. Pengelolaan aset sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap harus dibatasi secara ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan, penurunan nilai aset, atau pemanfaatan kekayaan yang pada akhirnya ternyata bukan merupakan aset hasil tindak pidana.

JANGAN SAMPAI PEMBERANTASAN KORUPSI MELAHIRKAN KETIDAKADILAN BARU

RUU Perampasan Aset merupakan kebutuhan hukum yang penting. Namun, kebutuhan tersebut tidak boleh membuat pembentuk undang‑undang mengabaikan prinsip kehati‑hatian dalam merumuskan kewenangan negara.

Undang‑undang yang baik bukan hanya undang‑undang yang mampu memberikan kekuasaan kepada negara untuk menindak pelaku kejahatan, tetapi juga undang‑undang yang mampu mencegah negara menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Kita tentu menghendaki agar koruptor tidak dapat menyembunyikan kekayaannya di balik nama keluarga, perusahaan, maupun berbagai bentuk pengalihan kepemilikan. Namun, kita juga tidak menghendaki seorang warga negara kehilangan harta yang diperolehnya secara sah hanya karena negara gagal membuktikan hubungan aset tersebut dengan tindak pidana.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan negara hukum bukan hanya terletak pada berapa banyak aset yang berhasil dirampas, melainkan juga pada seberapa jauh negara mampu menjamin bahwa setiap perampasan dilakukan berdasarkan hukum, pembuktian yang sah, dan keadilan. Jangan sampai atas nama pemberantasan korupsi, negara justru menciptakan ketidakadilan baru. Sebab, konstitusi tidak hanya memberikan kewenangan kepada negara untuk menghukum kejahatan, tetapi sekaligus membatasi negara agar tidak menjadi sumber

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *