JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham menilai sosok pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sebaiknya berasal dari internal Partai Gerindra maupun kalangan non‑partisan. Langkah ini bertujuan menjaga soliditas koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menciptakan situasi politik yang kondusif, serta menjaga efektivitas kinerja kabinet di sisa masa jabatan dua tahun ke depan.
Idrus menjelaskan bahwa pengisian jabatan wakil presiden harus mempertimbangkan stabilitas politik agar roda pemerintahan tetap berjalan produktif. Menurutnya, apabila calon pengganti berasal dari partai politik lain di luar Gerindra, berpotensi muncul gesekan antar‑partai koalisi, meskipun calon tersebut berasal dari Partai Golkar sekalipun.
“Siapa pun dari partai politik, katakanlah dari Golkar, pasti partai‑partai lain meskipun tidak begitu rela mengikhlaskan. Demikian pula sebaliknya kalau dari partai‑partai lain, Golkar saja mungkin jadi persoalan,” ujar Idrus. Ia menyebut sejumlah partai seperti Demokrat, PDI‑P, Nasdem, dan PKB memiliki kepentingan dinamis dalam pembahasan pengisian jabatan tersebut.
Idrus juga menyampaikan pandangan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia bahwa pergantian wakil presiden seharusnya menjadi momentum untuk mengakhiri hiruk‑pikuk politik, bukan memperpanjang persaingan antarkoalisi. Bahlil menekankan agar pemerintahan Prabowo dapat menyelesaikan periode pertama secara sukses sekaligus menjadi penguatan politik untuk periode kepemimpinan 2029‑2034.
“Pak Bahlil mengatakan, kita ini tidak hanya mengganti siapa wapres, tetapi juga harus mengakhiri hiruk‑pikuk politik. Sehingga kita bisa menyelesaikan kepemimpinan periode pertama ini dengan sukses,” tutur Idrus menjelaskan pernyataan Bahlil. Oleh karena itu, Idrus menegaskan keputusan akhir pengajuan calon pengganti sebaiknya diserahkan kepada Presiden Prabowo Subianto selaku Mandataris Rakyat, dan seluruh elemen koalisi wajib menerima serta mendukung keputusan tersebut.
Idrus menyebut nama‑nama dari internal Gerindra seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Mujani, Aries Marsudianto, dan sejumlah tokoh lain sebagai bahan simulasi pembahasan, namun ia tidak menetapkan satu nama secara resmi sebagai calon tetap. Ia juga memisahkan pembahasan pengisian jabatan wakil presiden untuk sisa masa jabatan periode 2024‑2029 dengan konfigurasi koalisi politik pada pemilihan 2029‑2034.
Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR RI pada Kamis (12/11/2026). Surat tersebut diterima Ketua MPR Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, sementara Presiden Prabowo Subianto juga menerima surat pernyataan berhenti Gibran di Istana Merdeka pada hari yang sama.
Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, pengajuan dua nama calon merupakan kewenangan konstitusional Presiden, bukan penunjukan langsung oleh partai politik pengusung.
Idrus mengingatkan agar seluruh pihak menempatkan kepentingan stabilitas pemerintahan di atas persaingan politik. Prioritas utama adalah memastikan kabinet tetap solid, harmonis, dan mampu melanjutkan agenda‑agenda pembangunan hingga selesainya masa jabatan Presiden Prabowo Subianto
