Oleh: Dr. Irfan.B, S.Sos.,M.A.P (Akademisi)
Pergantian Wakil Presiden bukanlah hal baru dalam sejarah republik ini. Gibran Rakabuming Raka mungkin yang terbaru, tetapi bukan yang pertama. Dan seperti kata pepatah, sejarah tak pernah benar-benar berulang; ia hanya berirama. Mundur dari jabatan, dalam tradisi kepemimpinan Indonesia, kerap dipandang sebagai kekalahan. Padahal, bagi sebagian negarawan besar, mundur justru adalah pilihan untuk menang—menang atas prinsip, menang atas integritas, dan menang atas sejarah.
Bung Hatta, proklamator yang juga Wakil Presiden pertama, memilih meletakkan jabatannya pada 1 Desember 1956. Ia mundur bukan karena kalah, melainkan karena tak sejalan dengan Presiden Soekarno soal sistem pemerintahan. Hatta adalah pendukung demokrasi parlementer, sementara Soekarno kian condong ke demokrasi terpimpin. Lebih dari itu, Hatta merasa posisinya sebagai wakil presiden tak efektif dan tak mampu menghentikan praktik korupsi yang merajalela. Mundurnya Hatta mengakhiri dwitunggal Soekarno-Hatta, tetapi justru mengukuhkan posisinya sebagai negarawan yang teguh pada prinsip. Ia tak kehilangan wibawa; ia justru mendapat tempat terhormat dalam sejarah sebagai Bapak Koperasi dan teladan integritas.
Contoh lain adalah B.J. Habibie. Pada 1999, ia mundur dari pencalonan presiden setelah pidato pertanggungjawabannya ditolak MPR. Padahal, menurut Wiranto, Habibie “sangat mungkin menang” jika ia ngotot. Namun, ia memilih mundur demi konsistensinya membangun demokrasi. Habibie memberi contoh kedewasaan berpolitik: menghentikan karier politik saat ditolak pertanggungjawabannya adalah bentuk tanggung jawab, bukan kelemahan. Sejarah mencatatnya sebagai presiden transisi yang meletakkan fondasi reformasi, bukan sebagai pecundang.
Bahkan Soeharto, yang jatuh pada 21 Mei 1998, menyatakan bahwa kedudukannya sebagai presiden “bukanlah hal yang mutlak” dan tak masalah bila harus mundur. Pernyataan itu, meski datang di tengah tekanan politik yang hebat, menunjukkan bahwa dalam konstitusi kita, mundur adalah mekanisme yang sah, bukan aib. Yang membedakan hanyalah niat dan cara: apakah mundur untuk menyelamatkan kepentingan rakyat, atau untuk mempertahankan kekuasaan.
Kembali ke Gibran. Polemik ijazah yang membelitnya berujung pada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA-nya. Statusnya sebagai Wakil Presiden pun dipertanyakan. Di titik ini, Gibran dihadapkan pada pilihan: bertahan dengan dalil-dalil legal yang tersisa, atau mundur dengan kepala tegak. Sejarah memberi pelajaran bahwa mundur bukan berarti kalah. Bung Hatta mundur dan tetap dikenang sebagai negarawan. Habibie mundur dan dikenang sebagai bapak demokrasi. Mundur, jika dilakukan demi integritas dan kepentingan yang lebih besar, adalah kemenangan moral.
Tentu, konteks Gibran berbeda. Ia bukan Hatta yang berselisih prinsip dengan presiden, bukan pula Habibie yang ditolak parlemen. Kasusnya adalah soal legalitas dan etika pencalonan. Namun, esensi kepemimpinannya tetap sama: seorang pemimpin harus tahu kapan harus bertahan dan kapan harus berhenti. Bertahan demi kekuasaan, apalagi dengan cara-cara yang meragukan, hanya akan mengikis wibawa. Sebaliknya, mundur dengan kesadaran penuh bahwa jabatan adalah amanah—bukan hak—adalah bentuk kedewasaan yang langka.
Tempo selalu menuntut pembacanya berpikir kritis. Maka mari kita bertanya: jika Gibran mundur, apakah itu kekalahan? Atau justru langkah pertama untuk menang atas sejarah? Sejarah telah memberi jawabannya melalui Hatta, Habibie, dan bahkan Soeharto. Mundur bukan berarti kalah dan salah. Terkadang, mundur adalah satu-satunya cara untuk menang.
Referensi:
· Kompas.com, “Gibran: Waktu Sudah Habis,” 11 November 2026
· ANRI, “Mundurnya Wapres Moh. Hatta, Pelajaran Berharga Kepemimpinan Indonesia,” 4 Desember 2024
· Pikiran Rakyat, “Pengunduran Diri Mohammad Hatta dan Polemik Jabatan Wapres Gibran,” 11 November 2026
· Antara News, “Soeharto akhirnya jatuh,” 20 Mei 2018
· CNN Asiaweek, “The Road To Rejection,” 29 Oktober 1999
· Tempo Institute, “Cara Mengirim Opini ke Tempo 2026,” 1 Februari 2026
