JAKARTA — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Selatan mengonsultasikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembagian keuntungan bersih atau profit sharing pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (27/10/2026).
Konsultasi ini dilakukan untuk mendalami dasar hukum, mekanisme penghitungan, pelaporan, hingga pembayaran penerimaan dari keuntungan bersih pemegang IUPK kepada pemerintah daerah. Rombongan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sulsel Sufriadi Arif dari Fraksi PPP bersama Ketua Pansus Marjono. Mereka diterima langsung oleh Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Hendra Iswahyudi serta Kepala Biro Keuangan Ari Gemini Parbinoto.
Dalam pertemuan tersebut, Pansus mendalami perbedaan penafsiran antara Pasal 188C Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 dengan Surat Edaran Menteri ESDM Nomor 1.E/MB.06/DJB/2026 tanggal 5 Februari 2026. Selain itu, juga dibahas aspek regulasi terkait kemungkinan pemberlakuan kewajiban profit sharing bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Pembahasan berlangsung mendalam dan melibatkan Biro Keuangan serta Biro Hukum Kementerian ESDM, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas ESDM, dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulsel. Pelibatan berbagai instansi ini bertujuan agar persoalan dikaji secara menyeluruh, baik dari sisi regulasi maupun mekanisme penerapannya di daerah.
Hendra Iswahyudi mengapresiasi inisiatif DPRD Sulsel yang datang langsung untuk berkonsultasi dan mendalami persoalan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk membangun pemahaman bersama mengenai regulasi dan mekanisme penerimaan daerah dari sektor pertambangan. Sementara itu, Ari Gemini Parbinoto menjelaskan simulasi penghitungan pembagian keuntungan bersih dari IUPK yang beroperasi di lebih dari satu daerah penghasil.
Ketua Pansus Marjono menegaskan bahwa konsultasi ini merupakan bagian dari upaya memastikan hak daerah atas penerimaan sektor pertambangan dapat diperjuangkan dengan dasar hukum yang jelas. “Kami ingin persoalan ini dibahas secara terang dan tuntas. Jika ada hak daerah atas keuntungan bersih pemegang IUPK, harus jelas dasar hukumnya, cara menghitungnya, pelaporannya, hingga mekanisme pembayarannya. Jangan sampai perbedaan penafsiran membuat potensi penerimaan daerah tidak dapat dimanfaatkan secara optimal,” ujarnya.
Marjono menambahkan, DPRD tidak ingin Ranperda hanya berakhir sebagai produk hukum semata, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan. “Kami ingin aturan ini benar-benar bisa diterapkan dan dipertanggungjawabkan. Karena itu, kami melakukan pendalaman bersama pemerintah pusat agar perjuangan memperoleh bagian keuntungan daerah berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi pembangunan Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Anggota Pansus Andi Sugiarti Mangun Karim menekankan pula bahwa daerah tidak boleh hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Pengelolaan kekayaan alam harus tetap memberikan manfaat bagi masyarakat daerah sekaligus menjaga kelestarian alam agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.
Melalui konsultasi ini, Pansus berharap memperoleh kejelasan menyeluruh mengenai ketentuan yang menjadi dasar pengaturan profit sharing pertambangan. Hasil pendalaman bersama pemerintah pusat nantinya akan menjadi bahan penyempurnaan Ranperda, sehingga pengaturan penerimaan daerah memiliki landasan hukum yang kuat, mekanisme yang jelas, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Sulawesi Selatan
