MAKASSAR — Persoalan antrean panjang dan sulitnya masyarakat memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Sulawesi Selatan mendapat sorotan serius dari Pimpinan Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sulawesi Selatan.
PW KAMMI Sulsel mendesak pemegang saham dan jajaran Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja manajemen PT Pertamina Patra Niaga, termasuk mempertimbangkan pencopotan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya kegagalan manajerial dalam memastikan distribusi BBM berjalan efektif dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
Desakan ini disampaikan menyusul antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Makassar dan daerah lain di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut bahkan telah mendorong pemerintah daerah mengambil sejumlah langkah khusus untuk mengurai antrean.
Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan, Muh Imran, menegaskan bahwa persoalan BBM bukan sekadar persoalan teknis distribusi, tetapi menyangkut pelayanan publik dan kehidupan ekonomi masyarakat.
«“Kalau stok disebut aman, tetapi masyarakat harus mengantre berjam-jam, bahkan sampai mengular ke badan jalan, maka pertanyaannya sederhana: di mana letak masalahnya? Apakah pada distribusi, armada, kapasitas SPBU, manajemen stok, atau pengawasan?”»
Menurut Muh Imran, Pertamina sebagai perusahaan yang memiliki posisi strategis dalam penyediaan dan distribusi energi nasional tidak boleh hanya memberikan penjelasan bahwa stok aman. Yang paling penting adalah memastikan BBM benar-benar tersedia dan mudah diakses masyarakat di SPBU.
«“Rakyat tidak membeli BBM di tangki penyimpanan Pertamina. Rakyat membeli BBM di SPBU. Maka ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak stok yang tersimpan, tetapi apakah masyarakat bisa memperoleh BBM secara wajar tanpa harus mengantre berjam-jam,” tegasnya.»
KAMMI Pertanyakan Kinerja Manajemen
PW KAMMI Sulsel menilai situasi ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola Pertamina Patra Niaga.
Terlebih, pemerintah dan Pertamina sendiri telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi antrean, termasuk optimalisasi nozzle, penambahan operator, penguatan pasokan, hingga pengoperasian SPBU selama 24 jam.
Namun, menurut KAMMI, langkah-langkah tersebut harus diikuti evaluasi terhadap akar persoalan, bukan hanya menjadi respons sementara ketika masalah sudah membesar.
Muh Imran mempertanyakan apakah jumlah armada mobil tangki, kapasitas terminal, pola distribusi, jadwal pengiriman, kapasitas nozzle, maupun pemetaan kebutuhan BBM di wilayah Sulsel sudah benar-benar sesuai dengan kondisi lapangan.
«“Kalau permintaan meningkat, armada harus ditambah. Kalau kapasitas pelayanan kurang, nozzle dan operator harus ditambah. Kalau distribusi bermasalah, sistem distribusinya harus dibenahi. Jangan masyarakat yang terus diminta memahami keadaan sementara sistem pelayanan tidak segera diperbaiki,” ujarnya.»
Desakan PW KAMMI Sulsel
PW KAMMI Sulsel menyampaikan beberapa tuntutan kepada Pertamina dan pemegang saham:
- Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga dan seluruh jajaran manajemen terkait persoalan distribusi BBM.
- Mencopot Direktur Utama Pertamina Patra Niaga apabila hasil evaluasi menunjukkan kegagalan manajemen dalam menjamin pelayanan dan distribusi BBM secara efektif.
- Menambah armada mobil tangki BBM apabila kapasitas armada yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan distribusi di wilayah Sulawesi Selatan.
- Melakukan audit distribusi BBM dari terminal hingga SPBU, termasuk jadwal pengiriman, kapasitas tangki, armada, dan waktu tempuh distribusi.
- Mengoptimalkan seluruh nozzle dan menambah operator pada SPBU yang mengalami antrean panjang.
- Membuat pemetaan kebutuhan BBM berbasis wilayah dan waktu, sehingga distribusi tidak hanya reaktif setelah antrean terjadi.
- Membuka informasi yang transparan kepada publik mengenai stok, distribusi, kuota, dan langkah penanganan antrean BBM.
- Melakukan evaluasi terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam rantai distribusi BBM apabila ditemukan adanya penyimpangan, kelalaian, atau praktik yang merugikan masyarakat.
“Jangan Bebankan Kegagalan Sistem kepada Rakyat”
KAMMI juga meminta agar persoalan antrean tidak seluruhnya dibebankan kepada masyarakat dengan alasan panic buying.
Pertamina sebelumnya menyatakan stok BBM Sulsel aman dan menyebut peningkatan permintaan serta perilaku pembelian berlebihan sebagai salah satu faktor antrean. Di sisi lain, antrean panjang tetap terjadi di sejumlah SPBU dan pemerintah daerah juga telah meminta langkah tambahan untuk mengatasinya.
«“Kami tidak menolak imbauan agar masyarakat tidak panic buying. Tetapi pemerintah dan Pertamina juga harus introspeksi. Jangan sampai semua kesalahan dilempar kepada konsumen. Ketika masyarakat melihat antrean panjang berulang, wajar muncul kekhawatiran. Tugas negara dan Pertamina adalah menghadirkan kepastian,” kata Muh Imran.»
Ia menegaskan bahwa BBM merupakan kebutuhan strategis yang berdampak langsung terhadap transportasi, UMKM, nelayan, petani, pekerja, distribusi pangan, hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
«“Jangan tunggu masyarakat semakin dirugikan baru dilakukan evaluasi. Kalau memang masalahnya ada pada manajemen, maka manajemen harus bertanggung jawab. Kalau memang Direktur Utama tidak mampu mengatasi persoalan ini, maka evaluasi dan pergantian adalah bagian dari tanggung jawab tata kelola perusahaan,” tegas Muh Imran.»
PW KAMMI Sulsel meminta Pertamina menjadikan persoalan antrean BBM di Sulawesi Selatan sebagai peringatan serius untuk membenahi sistem distribusi energi nasional.
“Energi adalah kebutuhan rakyat. Jangan biarkan rakyat menjadi korban dari lemahnya tata kelola distribusi energi,” tutup Muh Imran.
Muh Imran
Ketua Umum PW KAMMI Sulawesi Selatan
