Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa
Tamsil Linrung, nama yang cukup dikenal oleh publik. Ia adalah mantan ketum PB HMI, tiga periode menjadi anggota DPR RI dari FPKS dan dua periode menjadi pimpinan DPD RI. Posisi sekarang sebagai wakil ketua DPD RI yang berumah dinas di Jl. Denpasar No 19 Jakarta Selatan. Satu komplek dengan rumah dinas para menteri.
Rumah dinas Tamsil Linrung termasuk paling ramai dikunjungi orang. Dalam seminggu 2-7 kegiatan diadakan di rumah dinas ini. Umumnya kegiatan berupa FGD, seminar dan diskusi. Terbuka untuk segala bentuk diskusi dengan tema yang beragam. Saya termasuk salah satu yang suka hadir dalam diskusi-diskusi itu.
Jika rumah dinas yang lain sering dipakai untuk kunjungan dan pertemuan tertutup, rumah dinas Tamsil Linrung relatif lebih terbuka. Semua ormas bisa menggunakannya untuk kegiatan diskusi. Juga buat para aktifis dan mahasiswa. Begitulah seharusnya rumah dinas difungsikan. Rumah dinas dibiayai oleh pajak rakyat dan mestinya juga bisa dioptimalkan untuk kepentingan rakyat.
Rudin Tamsil Linrung menjadi tempat bertemunya aktifis, tidak saja lintas generasi, tapi juga lintas organisasi, partai dan afiliasi politik. Tokoh lingkaran istana seperti Komut MIND ID Fuad Bawazir, Menteri Hukum Suparman, Wamen Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, ketua BRIN Prof. Dr. Arief Satria, Mentan Amran Sulaiman, dan Syahganda, aktifis pembela istana kerap hadir dan ikut diskusi di rumah dinas ini. Hadir pula para ketum ormas seperti Prof. Dr. K.H Zaitun Rasmin, ketua Wahdah Islamiyah yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Bidang Ukhuwah MUI Pusat.
Di rumah dinas ini mereka dipertemukan dengan aktifis termasuk yang paling kritis kepada pemerintah seperti Ubaidillah Badrun, Abdullah Hehamahua, Refly Harun, Said Didu, Marwan Batubara, Prof. Eggy Sudjana dan Yusuf Blegur. Juga sebagian para aktifis HMI, GMNI, IMM, PMII dan PII juga sering hadir dalam diskusi di Rudin Tamsil Linrung ini.
Diskusi semacam ini penting dalam rangka menyerap aspirasi publik yang diwakili para akademisi, intelektual dan aktifis. Ini bagian dari demokrasi deliberatif, meminjam istilahnya Jurgen Habermas. Demokrasi deliberatif merupakan proses dialog kebangsaan yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan kontribusi bagi pengelola negara sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan. Termasuk di dalamnya adalah kritik terhadap kebijakan penguasa yang dianggap tidak pro-rakyat.
Sebaliknya, lingkaran penguasa juga diberikan ruang di Rudin Tamsil Linrung ini untuk mendengar sekaligus menyampaikan informasi dan klarifikasi.
Diskusi istana dan oposisi akan dapat menjadi refleksi dan masukan buat penguasa. Sekaligus informasi penting dari lingkaran istana kepada para aktifis berkaitan dengan apa yang terjadi di panggung belakang yang menjadi dasar kebijakan penguasa itu dibuat.
Di rumah dinas Tamsil Linrung, ada dua sesi diskusi. Diskusi besar dan diskusi kecil. Diskusi besar umumnya diikiuti oleh 40 hingga 200 orang. Biasanya, setelah diskusi besar, ada diskusi-diskusi kecil yang hanya diikuti oleh 4-5 orang secara berkelompok. Di diskusi-diskusi kecil inilah banyak informasi khusus dan krusial terkait kondisi bangsa yang tidak tayang di media. Yaitu diskusi tentang tema dan informasi di panggung belakang.
Tanpa memahami masakan dapur di panggung belakang, analisis terhadap dinamika sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia akan mentah dan cenderung menyesatkan. Tak semua informasi, terutama dari dapur panggung belakang, bisa diakses di media.
Apa yang dilakukan Tamsil Linrung dengan rumah dinasnya layak untuk menjadi referensi bagi para pejabat lainnya. Pesannya sederhana: pertama, itu rumah rakyat, seharusnya dipakai untuk membahas masalah kerakyatan. Kedua, rumah dinas mesti menjadi ruang demokrasi yang mempertemukan dan mendialogkan antar gagasan. Ketiga, dari Rudin Tamsil Linrung masa depan bangsa bisa direncanakan bahkan ditentukan nasibnya.
