Makassar, 26 Juni 2026 – Anggota DPD RI Dapil Sulawesi Selatan, Andi Waris Halid, menerima langsung aspirasi masyarakat Kota Makassar dalam sebuah dialog terbuka yang berlangsung di Kantor DPD Sulawesi Selatan. Kegiatan ini berlangsung dalam suasana terbuka dan partisipatif, di mana masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis yang mereka hadapi secara langsung.
Salah satu isu yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Takalar. Dalam forum itu, terungkap bahwa sebagian masyarakat menyatakan penolakan terhadap rencana pembangunan kawasan industri tersebut. Penolakan ini didasari oleh berbagai kekhawatiran, mulai dari potensi dampak lingkungan, ketidakjelasan skema pembebasan lahan, hingga kekhawatiran terhadap keberlanjutan mata pencaharian masyarakat lokal.
Masyarakat berharap agar setiap proses pembangunan yang masuk dalam kategori strategis nasional tetap mengedepankan prinsip keterbukaan, partisipasi publik, serta memperhatikan aspek keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Mereka menekankan bahwa pembangunan tidak boleh mengabaikan suara masyarakat yang terdampak langsung.
Selain isu kawasan industri, dialog juga menyoroti belum optimalnya pengelolaan Koperasi Merah Putih di sejumlah wilayah. Masyarakat mengungkapkan bahwa koperasi yang diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasinya, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara maksimal.
Di sisi lain, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian. Sejumlah peserta dialog menyampaikan bahwa program tersebut dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, sehingga diperlukan evaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Andi Waris Halid menegaskan bahwa seluruh masukan masyarakat akan menjadi perhatian serius dan akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan yang dimiliki. Ia menekankan bahwa pembangunan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap masyarakat, serta memastikan tidak adanya kelompok yang dirugikan dalam prosesnya.
“Setiap pembangunan harus berpijak pada kepentingan rakyat. Aspirasi yang disampaikan hari ini menjadi catatan penting yang akan kami kawal, agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat, khususnya dalam proyek-proyek strategis, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik di kemudian hari.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta jembatan komunikasi yang lebih kuat antara masyarakat dan pemangku kebijakan, serta mendorong lahirnya kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan.
