Jakarta, 9 Juni 2026 — Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari Sulawesi Selatan, Andi Waris Halid, menyoroti ketimpangan dalam implementasi investasi nasional yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, khususnya petani, nelayan, dan pelaku UMKM di daerah.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kementerian Investasi/BKPM, Andi Waris Halid menyampaikan bahwa berbagai aspirasi yang diterima langsung dari masyarakat Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa investasi yang masuk selama ini masih belum memberikan dampak merata. Ia menekankan bahwa sektor pertanian dan perikanan yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru belum mendapatkan perhatian yang setara dibandingkan sektor industri besar.
Menurutnya, kondisi ini terlihat jelas di berbagai daerah sentra produksi di Sulawesi Selatan. Komoditas seperti jagung yang dihasilkan di Kabupaten Bone, Bantaeng, dan Takalar kerap mengalami penurunan harga drastis hingga sekitar Rp2.500 per kilogram saat panen raya. Hal ini terjadi karena tidak tersedianya fasilitas pengering maupun industri pengolahan seperti pabrik pakan ternak di daerah, sehingga petani tidak memiliki pilihan selain menjual hasil panennya dengan harga rendah kepada tengkulak.
Situasi serupa juga terjadi pada komoditas rumput laut di wilayah Pangkep, Selayar, dan Bulukumba yang hingga kini masih didominasi ekspor dalam bentuk bahan mentah. Padahal, jika dilakukan pengolahan lebih lanjut menjadi produk turunan seperti karaginan, nilai tambah yang dihasilkan dapat meningkat secara signifikan dan langsung dirasakan oleh masyarakat lokal.
Andi Waris Halid menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai pembangunan smelter di sektor pertambangan, tetapi juga harus menyasar sektor pangan dan perikanan agar mampu memperkuat kedaulatan ekonomi rakyat di daerah.
Di sisi lain, ia juga menyoroti masuknya investasi besar di sektor ritel dan industri yang dinilai belum sepenuhnya inklusif. Kehadiran pusat perbelanjaan modern dan jaringan ritel di sejumlah wilayah justru berdampak pada menurunnya daya saing usaha kecil dan toko kelontong milik masyarakat. Tidak sedikit pelaku usaha lokal yang terpaksa menutup usahanya karena kalah bersaing dari sisi modal, akses, dan perizinan.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa investasi yang masuk belum menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Ia mendorong agar setiap investor besar yang masuk ke daerah wajib membangun kemitraan nyata dengan UMKM lokal, baik melalui rantai pasok, sistem reseller, maupun program pengembangan usaha.
Selain itu, Andi Waris Halid juga menyoroti masih adanya kendala dalam implementasi sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS). Meskipun sistem tersebut merupakan langkah maju, pelaku usaha mikro dan kecil di daerah masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari tumpang tindih regulasi, keterbatasan akses digital, hingga minimnya pendampingan teknis. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kemudahan yang dinikmati investor besar dengan pelaku usaha lokal yang justru membutuhkan dukungan lebih besar.
“Investasi tidak boleh hanya besar di angka, tapi kecil dampaknya bagi rakyat. Kita di Sulawesi Selatan melihat sendiri bagaimana petani, nelayan, dan pelaku UMKM masih berjuang tanpa dukungan hilirisasi yang memadai. Sementara itu, investasi besar justru terkonsentrasi di sektor yang tidak langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Andi Waris Halid.
Ia juga menambahkan bahwa investasi harus menghadirkan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat lokal, bukan hanya bagi korporasi. “Hilirisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai smelter dan industri besar. Hilirisasi harus hadir di sektor pertanian, perikanan, dan ekonomi rakyat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” lanjutnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya keadilan dalam kebijakan investasi nasional. “Kami tidak anti-investasi, tetapi investasi harus menetes ke bawah, bukan hanya terkonsentrasi di atas. Negara harus memastikan bahwa UMKM tidak tersingkir, melainkan tumbuh bersama,” ujarnya.
DPD RI menegaskan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai realisasi, tetapi dari sejauh mana investasi tersebut mampu memberikan nilai tambah bagi petani dan nelayan, memperkuat UMKM, serta membuka akses usaha yang lebih adil bagi masyarakat.
Dengan demikian, Andi Waris Halid menekankan bahwa arah kebijakan investasi ke depan harus lebih berkeadilan, inklusif, dan berpihak kepada rakyat, sehingga pertumbuhan ekonomi yang dicapai benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
