Pinrang, Sulawesi Selatan – Sekitar 2.413 honorer kategori R2 dan R3 di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, menggelar aksi demonstrasi damai pada Jumat, 24 Januari 2025. Mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Pinrang untuk mengusulkan kuota pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) full time kepada pemerintah pusat. Aksi ini dipimpin oleh Ketua Umum LSM FP2KP (Forum Pembangunan dan Pengawas Kinerja Pemerintah), A. Agustan Tanri Tjoppo, yang akrab disapa Andi Uttang.
Para honorer, sebagian besar telah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan hingga lebih dari dua dekade, mengaku menerima gaji yang sangat minim, jauh dari harapan. Mereka merasa pengabdian mereka selama ini belum dihargai secara adil. Andi Uttang menjelaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah pengangkatan sebagai PPPK full time, mengingat dedikasi dan pengorbanan yang telah mereka berikan kepada pemerintah daerah. “Ada yang sudah mengabdi selama 21 tahun dengan gaji hanya Rp 75.000 per bulan. Ini sangat menyedihkan,” ungkap Andi Uttang.
Aksi demonstrasi dilakukan di Kantor Bupati Pinrang dan Kantor DPRD Kabupaten Pinrang. Di Kantor Bupati, mereka diterima oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pinrang, Drs. H. Rahman, M.Si. Rahman menjelaskan bahwa Pemkab Pinrang akan berupaya mengangkat honorer R2 dan R3 menjadi PPPK paruh waktu, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Namun, tawaran ini tidak memuaskan para demonstran yang tetap bersikukuh pada tuntutan PPPK full time.
Di DPRD Kabupaten Pinrang, aksi tersebut diterima oleh Ketua Komisi 1, Kamaruddin Paturusi, SH, H. Heruddin Bakri, SH, MH, dan Hastan Mattanete, ST. Rapat dengar pendapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pinrang, Sakka Irfandy. Dalam rapat tersebut, DPRD menyatakan dukungan penuh terhadap aspirasi para honorer dan berjanji akan berkoordinasi dengan Penjabat (Pj.) Bupati Pinrang, H. Ahmadi Akil, SE, MM, Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Kamaruddin Paturusi bahkan mengaku terharu dan meneteskan air mata mendengar cerita penderitaan para honorer.
LSM FP2KP menuntut pengusulan kuota PPPK full time sebanyak 100 orang untuk tahun 2025. Selebihnya, mereka meminta agar pengangkatan PPPK paruh waktu dilakukan secara bertahap. Honorer yang belum terdaftar dalam database BKN diminta untuk ditunda pengangkatannya hingga database tersebut selesai. Andi Uttang berharap pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota dapat mempertimbangkan nasib para honorer R2 dan R3 dan memberikan jaminan pengangkatan sebagai PPPK full time, atau setidaknya secara bertahap dan berkelanjutan.
Aksi ini menjadi sorotan penting, menyoroti permasalahan honorer di Indonesia dan mendesak pemerintah untuk memberikan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi mereka yang telah berdedikasi mengabdi kepada negara.
