Oleh: Yanuardi Syukur
Pengajar Antropologi Globalisasi di Universitas Khairun, Ternate dan Founder Indo-Pacific Center for Strategic Studies (IPACS)
“Maybe we shouldn’t even be there at all, because we don’t need it” (Mungkin kita seharusnya tidak berada di sana sama sekali, karena kita tidak membutuhkannya).
Pernyataan Presiden Donald Trump di atas Air Force One (16 Maret 2026) tersebut mengandung paradoks yang menarik. Di satu sisi, ia menegaskan kehebatan Amerika yang telah “menghancurkan angkatan laut Iran.” Di sisi lain, ia justru meminta bantuan negara-negara lain—termasuk NATO—untuk menjaga Selat Hormuz (Al Jazeera, 16/3/2026).
Namun sehari kemudian, Financial Times melaporkan bahwa Trump memperingatkan bahwa NATO kelak menghadapi masa depan yang “sangat buruk” (“very bad” future) jika sekutu-sekutu AS gagal membantu dalam membuka Selat Hormuz (Guardian, 16/3/2026).
Ancaman ini muncul di tengah fakta pahit yakni dari tujuh negara yang diminta mengirimkan kapal perang, belum ada satu pun yang berkomitmen. Australia dan Jepang bahkan secara tegas menolak mengirimkan angkatan laut mereka ke Selat Hormuz.
Pengalihan Beban
Ini adalah momen yang menandakan pergeseran radikal doktrin keamanan Amerika. Trump menyebut telah menghubungi tujuh negara, kebanyakan anggota NATO, dengan nada yang hampir seperti ultimatum: “Saya meminta negara-negara ini datang dan melindungi wilayah mereka sendiri, karena itu wilayah mereka. Dari sanalah mereka mendapatkan energi.”
Argumentasi ini masuk akal secara ekonomi—Jerman, Prancis, dan sekutu Eropa lainnya memang bergantung pada minyak Teluk. Namun penolakan yang terjadi justru menunjukkan bahwa sekutu-sekutu AS tidak lagi melihat kepentingan mereka selaras dengan Washington.
Lebih menarik lagi, Trump mengaitkan permintaan ini dengan kewajiban Amerika melindungi Eropa: “Kami selalu ada untuk NATO; kami membantu mereka dengan Ukraina.”
Pernyataan tersebut memiliki nuansa ‘logika timbal-balik’ yang jarang diucapkan secara terbuka oleh pemimpin AS. Ia sedang menghitung utang politik sekutu-sekutunya. Namun menurut saya, cara ini justru kontraproduktif—mengancam sekutu di saat krisis hanya akan mempercepat disintegrasi aliansi.
Keberuntungan China
Paradoks terbesar justru dialamatkan kepada China. Trump menyadari bahwa 90 persen pasokan minyak China melewati Selat Hormuz. Namun saat ditanya apakah Beijing akan berpartisipasi, jawabannya mengambang: “Mungkin mereka akan, mungkin tidak”
(Al Jazeera, 16/3/2026)
Di sinilah letak ironi struktural. China, yang paling berkepentingan terhadap keamanan Selat Hormuz, justru tidak memiliki pangkalan militer di kawasan tersebut. Sementara AS yang mengklaim “tidak membutuhkan” minyak Teluk, masih memikul beban terbesar pengamanan jalur energi dunia. Trump mungkin ingin meringankan beban itu, namun tanpa sadar ia sedang membuka ruang bagi aktor lain—termasuk China—untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan.
Masa Depan Keamanan Maritim
Di masa perang in, Iran memang menutup Selat Hormuz secara terbatas, khususnya kapal-kapal AS. Selat tersebut benar-benar menjadi ‘senjata’ Iran untuk melawan AS dan Israel. Tapi memang, Iran juga berhitung bahwa penutupan tersebut tidaklah akan lama, apalagi mitra-mitranya seperti Rusia dan China juga sangat berkepentingan dengan minyak dari selat tersebut.
Situasi di Teluk semakin runcing ketika Dubai—pusat keuangan Teluk—melaporkan penutupan sementara bandaranya akibat “insiden terkait drone” yang memicu kebakaran di tangki bahan bakar (Guardian, 16/3/2026). Meski tak ada korban jiwa, insiden ini menunjukkan bahwa perang telah merembet ke jantung ekonomi kawasan. Sementara itu, Israel menyatakan fokus militernya tetap pada ribuan target potensial di Iran, dan Teheran memperingatkan negara-negara tetangga agar tidak terlibat lebih jauh.
Akhirnya, permintaan bantuan Trump kepada NATO di atas bisa kita baca dalam dua cara: sebagai pengakuan realistis atas keterbatasan Amerika, atau sebagai awal dari retraksi atau menyusutnya hegemoni AS dari Teluk Persia. Apapun jawabannya, satu hal pasti bahwa Selat Hormuz tidak lagi menjadi urusan Amerika seorang diri. Harga minyak yang melonjak di atas $100 (sekitar Rp1.697.000) per barel adalah harga yang harus dibayar dunia untuk ketidakpastian yang sebab awalnya dilakukan oleh AS dan Israel.
