MAKASSAR,- Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Makassar menyatakan sikap tegas terkait posisi Indonesia dalam Board of Peace (BoP). Sikap ini disampaikan setelah pelaksanaan kegiatan Dialog dan Buka Puasa Bersama yang digelar pada Sabtu, 08 Maret 2026 pukul 15.00 WITA di Aula Rapat DPD RI Perwakilan Sulawesi Selatan.
Dialog yang mengangkat tema “Menakar Posisi Indonesia Terhadap Board of Peace Serta Dampak Hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah” tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi dan tokoh organisasi. Diskusi berlangsung dinamis dan menghadirkan berbagai pandangan terkait dinamika geopolitik global serta posisi Indonesia di tengah pengaruh kekuatan besar dunia.
Berdasarkan hasil diskusi dan pertimbangan berbagai pandangan yang berkembang, KAMMI Daerah Makassar secara tegas mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi sekaligus menarik Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP).
Ketua Umum KAMMI Daerah Makassar, Muhammad Ilham, menilai bahwa keberadaan BoP tidak memiliki legitimasi yang kuat sebagai lembaga yang benar-benar merepresentasikan upaya perdamaian dunia secara adil dan independen.
“Board of Peace tidak memiliki legitimasi yang cukup sebagai lembaga perdamaian dunia yang representatif dan independen. Kami memandang keterlibatan Indonesia di dalamnya justru berpotensi menempatkan Indonesia pada posisi yang tidak strategis dalam dinamika geopolitik global,” ujar Muhammad Ilham.
Menurutnya, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, Indonesia seharusnya menjaga independensi dalam menentukan sikap di tengah persaingan kekuatan besar dunia.
“Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan kembali posisi Indonesia dan mengambil langkah tegas dengan keluar dari Board of Peace demi menjaga kedaulatan sikap politik luar negeri Indonesia,” lanjutnya.
KAMMI Makassar juga menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap perdamaian dunia tetap harus diperjuangkan melalui mekanisme internasional yang memiliki legitimasi kuat dan berkeadilan, serta tidak berada di bawah dominasi kepentingan negara tertentu.
Melalui pernyataan sikap ini, KAMMI Makassar berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih bijak dan berpihak pada kepentingan nasional serta prinsip keadilan dalam tatanan hubungan internasional.
