JAKARTA, 27 Februari 2024 – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, menegaskan komitmen lembaga tersebut untuk memperkuat peran perempuan dalam politik dan pemerintahan. Dalam forum Diplomatic Coffee Morning di Plaza DPD, Tamsil menyatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam politik bukan hanya soal memenuhi angka, melainkan tentang dampak nyata bagi kebijakan nasional. “Kita hidup di era ketika batas-batas lama sudah mulai runtuh. Politik, yang dahulu dianggap sebagai domain laki-laki, kini adalah panggung yang terbuka bagi siapa saja yang memiliki kompetensi, integritas, dan visi untuk membawa perubahan,” ujarnya.
Acara tersebut dihadiri oleh Duta Besar Hongaria untuk Indonesia, Lilla Karsay, serta sejumlah pimpinan dan anggota Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, termasuk Senator Gusti Farid Hasan Aman, Senator Mirah Midadan Fahmid, dan Senator Liz Tabuni. Forum ini menjadi wadah pertukaran gagasan antara parlemen dan komunitas diplomatik mengenai penguatan peran perempuan dalam politik.
Tamsil menekankan pentingnya peran perempuan sebagai pengambil kebijakan, bukan sekadar objek kebijakan. “Kita ingin memastikan keterwakilan perempuan bukan sekadar angka, tetapi partisipasi yang bermakna,” tegasnya. Senator asal Sulawesi Selatan ini menambahkan bahwa sudah tidak relevan lagi mempertanyakan kesetaraan ruang bagi perempuan, karena ruang kiprah mereka telah terbuka lebar. Buktinya, 36% anggota DPD RI periode 2024-2029 adalah perempuan, angka yang meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Lebih lanjut, salah satu pimpinan DPD RI dan hingga 50% pimpinan alat kelengkapan DPD juga dijabat oleh perempuan.
Tamsil, yang juga mantan pimpinan Badan Anggaran DPR RI, menyinggung sejarah panjang kontribusi perempuan Indonesia, mulai dari tokoh-tokoh seperti Nyai Ahmad Dahlan dan R.A. Kartini dalam bidang pendidikan, Cut Nyak Dhien dan Martha Christina Tiahahu dalam perjuangan bersenjata, hingga Rasuna Said yang lantang menyuarakan hak-hak perempuan. Ia juga menyebut Megawati Soekarnoputri sebagai presiden perempuan pertama Indonesia, sebagai bukti nyata kontribusi perempuan dalam pemerintahan.
“Indonesia memiliki warisan kepemimpinan perempuan yang kuat. Namun, tantangannya hari ini bukan lagi soal akses, tetapi bagaimana perempuan bisa lebih berpengaruh dalam mewarnai kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat,” jelasnya. Tamsil menegaskan bahwa representasi dalam jumlah belum cukup; perempuan harus berdaya dan suaranya harus benar-benar didengar dalam pengambilan keputusan.
DPD RI berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang membuka ruang lebih luas bagi perempuan dalam politik dan pemerintahan, termasuk memperkuat sistem kaderisasi dan pendampingan bagi calon pemimpin perempuan di daerah. Tamsil juga mengajak para diplomat dan pemimpin dunia untuk bersama-sama membangun sistem politik yang lebih inklusif dan demokratis, mengapresiasi Duta Besar Hongaria, Lilla Karsay, sebagai contoh perempuan yang memainkan peran strategis dalam diplomasi internasional.
“Perjuangan untuk meningkatkan peran perempuan dalam politik tidak boleh berhenti,” pungkas Tamsil. Ia mengajak semua pihak untuk tidak hanya merayakan pencapaian perempuan, tetapi juga terus bekerja agar setiap perempuan yang berpotensi mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkontribusi.
