Jakarta, Kamis 11 Desember
Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) melalui Bidang Investasi dan Pariwisata mendesak PT Teladan Prima Agro (TPA)—perusahaan yang selama ini dikaitkan dalam rekam jejak bisnis Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Widi Wardana—untuk melakukan audit ulang menyeluruh terkait potensi deforestasi dalam seluruh rantai operasionalnya.
Ogy Sugianto, Kepala Bidang Investasi dan Pariwisata PP KAMMI, menegaskan bahwa permintaan ini muncul sebagai bentuk tanggung jawab moral di tengah meningkatnya bencana ekologis akibat deforestasi di Indonesia, terutama di wilayah Sumatra dalam beberapa bulan terakhir.
“Ketika masyarakat di Sumatra menghadapi banjir, longsor, dan kerusakan ekologis yang dipicu deforestasi, sangat penting bagi perusahaan besar seperti PT Teladan Prima Agro untuk membuka diri terhadap audit ulang yang independen dan transparan. Kami tidak menuduh, tetapi meminta evaluasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada pelanggaran keberlanjutan,” tegas Ogy.
Dalam konteks seorang pejabat publik yang memiliki latar belakang bisnis di sektor sawit, PP KAMMI menilai transparansi menjadi kewajiban moral, bukan sekadar administratif.
“Menteri Widi Wardana harus memastikan bahwa seluruh perusahaan yang pernah atau masih dikaitkan dengan dirinya berada pada standar keberlanjutan tertinggi. Audit lingkungan PT Teladan Prima Agro adalah langkah minimal yang harus dilakukan untuk merespons kegelisahan publik,” lanjut Ogy.
PP KAMMI menuntut PT Teladan Prima Agro untuk:
- Melakukan audit independen terhadap potensi deforestasi, perubahan tutupan hutan, dan dampak lingkungan lainnya.
- Memublikasikan hasil audit secara terbuka kepada publik, bukan hanya kepada pemegang saham.
- Memperkuat penerapan standar ESG dan kebijakan Zero Deforestation secara konsisten.
- Bekerja sama dengan lembaga lingkungan terpercaya untuk verifikasi lapangan.
PP KAMMI menilai bahwa langkah audit ulang ini penting untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan dan untuk mencegah kecurigaan publik yang semakin meningkat terhadap perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di sektor perkebunan.
“Ini saatnya perusahaan-perusahaan besar menunjukkan transparansi. Tidak boleh ada celah bagi praktik yang merusak lingkungan. Kami akan terus melakukan pemantauan dan tidak segan mendorong institusi negara untuk menindaklanjuti bila audit tidak dilakukan,” tutup Ogy.
