Makassar — Forum Kemanusiaan Lintas Agama (FKLA) Sulawesi Selatan menggelar pertemuan di Dragon Biliar and Cafee Jalan Gunung Bawakaraeng, Makassar, Sabtu, 7 Februari 2026. Pertemuan ini membahas langkah penguatan organisasi sekaligus pembenahan kepengurusan FKLA Sulsel.
FKLA merupakan forum kemanusiaan lintas agama yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan bersama para tokoh lintas agama dan berbagai lembaga keagamaan, di antaranya PGWI, Keuskupan Agung, WALUBI, PERMABUDHI,dan MATAKIN.
Forum ini telah berjalan selama beberapa tahun dan aktif mendorong kerja-kerja kemanusiaan di Sulawesi Selatan.
Dalam pertemuan tersebut disepakati perubahan struktur kepengurusan. Kepengurusan lama yang sebelumnya diketuai oleh Prof.Wahyudin Naro (almarhum) kini digantikan oleh Prof. Dr. K.H. Mustari Bosra, M.A., yang juga selaku Wakil Ketua MUI Sulawesi Selatan. Jabatan sekretaris diamanahkan kepada Drs. K.H. Hasid Hasan Palogai, M.A., sementara bendahara dijabat oleh Rudyho yang merupakan Wakil Ketua DPRD WALUBI Sulsel.
Kepengurusan FKLA juga dilengkapi para wakil dari unsur lintas agama, termasuk perwakilan PGWI, MATAKIN, PERMABUDHI, WALUBI, dan Keuskupan Agung.
Dalam pemaparannya, Ketua Umum FKLA Sulawesi Selatan Prof. Mustari Bosra menegaskan bahwa FKLA merupakan forum komunikasi lintas agama yang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Menurutnya, FKLA hadir sebagai ruang perjumpaan semua agama di Sulawesi Selatan yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan.
“FKLA diharapkan terus eksis dan ke depan mampu menghadirkan program-program kerja yang konkret di tengah masyarakat, seperti kegiatan sosial dan kemanusiaan yang melibatkan tokoh-tokoh lintas agama,” ujar Prof. Mustari.
Ia menambahkan, setelah pembenahan kepengurusan, FKLA akan memantapkan visi dan misi organisasi serta menyusun program-program kerja yang terarah dan berkelanjutan.
Senada dengan itu, Ketua Umum DPD WALUBI Sulsel Henry Sumitomo, menekankan pentingnya percepatan penyusunan dan pelaksanaan program kerja FKLA. Menurutnya, program kerja merupakan roh organisasi.
“FKLA perlu segera memiliki program kerja yang konkret dan bisa dieksekusi dalam waktu dekat agar organisasi ini tetap hidup, dikenal masyarakat, dan mampu menyatukan nilai-nilai ajaran agama dalam kerja kemanusiaan,” ujarnya.
Henry juga berharap FKLA dapat bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam mendukung berbagai program sosial dan kemanusiaan di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, Ketua Umum DPD Permabudhi Sulawesi Selatan,Yonggris Lao turut menekankan pentingnya perumusan visi dan misi FKLA sebagai arah gerak organisasi. Ia berharap pembenahan kepengurusan ini menjadi momentum kebangkitan FKLA agar semakin aktif dengan berbagai kegiatan nyata di Sulawesi Selatan.
“Dengan visi dan misi yang jelas, FKLA diharapkan semakin hidup dan berperan dalam memperkuat nilai kemanusiaan lintas agama,” tuturnya.
Irfan Suba Raya
