MAKASSAR,- Di tengah tekanan urbanisasi yang kian ekstrem, forum Musrenbang Kota Administrasi Jakarta Barat menjadi panggung penting bagi peringatan ilmiah Prof. Sukri Palutturi bahwa masa depan kota ditentukan oleh kualitas kesehatan warganya, bukan sekadar kemegahan infrastrukturnya, 7 April 2026.
Di hadapan para pemangku kebijakan, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin itu memulai paparannya dengan gambaran global yang mencengangkan, bahwa saat ini 4,4 miliar manusia hidup di wilayah perkotaan dan angka itu akan melonjak menjadi 68 persen populasi dunia pada tahun 2050.
Ia menjelaskan bahwa di balik gemerlap urbanisasi, dunia menghadapi paradoks besar berupa 1,1 miliar manusia yang hidup di kawasan kumuh dan 8,1 juta kematian setiap tahun akibat polusi udara, sebuah krisis yang sebagian besar menimpa negara berkembang.
Menurutnya, kota-kota modern kini menjadi episentrum beban ganda penyakit, di mana penyakit menular seperti TBC dan dengue tetap tinggi, sementara penyakit tidak menular seperti jantung, stroke, dan kanker meningkat tajam akibat gaya hidup urban.
Prof. Sukri menekankan bahwa persoalan kesehatan perkotaan bukan sekadar isu medis, melainkan hasil dari determinan sosial seperti sanitasi, kemiskinan, kepadatan, hingga minimnya ruang hijau yang secara langsung memengaruhi kualitas hidup masyarakat.
Ia kemudian menarik benang merah ke konteks Indonesia yang saat ini telah memiliki 58 persen penduduk yang tinggal di perkotaan, dengan proyeksi mencapai 68 persen pada 2035, sehingga menjadikan kesehatan perkotaan sebagai prioritas nasional yang tak bisa ditunda.
Dalam paparannya, Jakarta disebut sebagai wajah ekstrem urbanisasi Indonesia, bahkan masuk dalam sepuluh kota terpadat dunia dengan kepadatan lebih dari 15 ribu jiwa per kilometer persegi.
Khusus di Jakarta Barat, ia mengungkapkan realitas yang lebih kompleks, dengan populasi sekitar 2,49 juta jiwa dan kepadatan mencapai 19.200 jiwa per kilometer persegi, bahkan di Kecamatan Tambora menembus angka 40.000 jiwa per kilometer persegi, menjadikannya salah satu wilayah terpadat di Asia Tenggara.
“Di wilayah seperti ini, kesehatan bukan lagi soal pelayanan medis, tetapi soal bagaimana kita mengelola ruang hidup manusia,” tegas Prof. Sukri.
Ia memaparkan enam tantangan utama Jakarta Barat yang harus segera diatasi, mulai dari kepadatan ekstrem dan permukiman kumuh, krisis sanitasi dan air bersih, tingginya risiko stunting, kemiskinan perkotaan, polusi udara, hingga ketimpangan akses layanan kesehatan.
Masalah sanitasi menjadi sorotan tajam ketika capaian Open Defecation Free (ODF) baru mencapai 63 persen, jauh dari target 80 persen, dengan sekitar 425 ribu jiwa masih berada dalam kondisi sanitasi tidak layak.
Dampaknya tidak sederhana, karena praktik buang air besar sembarangan berkontribusi pada meningkatnya kasus diare, pencemaran air hingga 72 persen, serta meningkatkan risiko stunting hingga dua kali lipat pada anak-anak.
Namun di tengah tantangan tersebut, Prof. Sukri menawarkan pendekatan yang ia sebut sebagai satu-satunya jalan strategis, yakni konsep “Healthy Cities” atau Kota Sehat yang dikembangkan oleh WHO sejak 1986.
Ia menjelaskan bahwa kota sehat bukanlah status, melainkan proses berkelanjutan yang mengintegrasikan kesehatan ke dalam seluruh kebijakan, mulai dari tata ruang, transportasi, hingga pendidikan dan ekonomi.
Pendekatan ini, lanjutnya, telah terbukti berhasil di berbagai kota dunia seperti New York, Kopenhagen, Singapura, hingga Paris yang mampu menurunkan polusi, meningkatkan kualitas hidup, dan bahkan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Di Indonesia sendiri, praktik baik juga telah terlihat di Kota Bogor, Surabaya, Banyuwangi, dan Makassar yang berhasil mengintegrasikan sanitasi, gizi, dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kota sehat.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan kota sehat sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga lembaga non-pemerintah dalam satu ekosistem kebijakan yang terintegrasi.
Dalam konteks Jakarta Barat, ia menawarkan tujuh rekomendasi strategis, di antaranya percepatan capaian ODF, peningkatan anggaran kesehatan hingga 15 persen APBD, penguatan surveilans digital, hingga penerapan Health in All Policies dalam seluruh kebijakan daerah.
Ia juga menegaskan pentingnya intervensi khusus di kawasan padat seperti Tambora, Angke, dan Cengkareng melalui pendekatan berbasis komunitas, sanitasi komunal, layanan kesehatan keliling, serta penguatan perlindungan sosial.
Mengakhiri paparannya, Prof. Sukri menyampaikan sebuah kalimat reflektif yang menggugah seluruh peserta forum, bahwa ukuran keberhasilan sebuah kota bukanlah banyaknya rumah sakit yang berdiri, melainkan sedikitnya warga yang jatuh sakit.
Pernyataan itu seolah menjadi penutup yang menegaskan bahwa Jakarta Barat, dan kota-kota lain di Indonesia, tengah berada di persimpangan sejarah antara mempertahankan pola lama pembangunan atau bertransformasi menuju kota sehat yang berkeadilan dan berkelanjutan.(*)
