MAKASSAR, 28 April 2025 – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (“Appi”), didampingi Kepala Bappeda Andi Zulkifli dan sejumlah pejabat Pemkot Makassar, mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) virtual bersama Komisi II DPR RI. RDP tersebut membahas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dana transfer pusat ke daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pengelolaan kepegawaian daerah.
RDP yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, diadakan di Ruang Rapat Komisi II DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, serta para Gubernur, Bupati/Wali Kota dari 10 provinsi dan 13 kabupaten/kota, termasuk Kota Makassar.
Pokok Bahasan RDP:
Wali Kota Appi menekankan pentingnya RDP ini untuk menormalisasi berbagai permasalahan mendesak di daerah, termasuk membahas dana transfer ke daerah, permasalahan BUMD, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Setiap kepala daerah memaparkan permasalahan spesifik di wilayahnya.
Komisi II DPR RI, sebagai mitra kerja Kementerian Dalam Negeri dan perwakilan pemerintah pusat di daerah, berperan penting dalam pengawasan dan anggaran urusan pemerintahan daerah.
Fokus Wali Kota Makassar:
Wali Kota Appi berharap RDP ini dapat menghasilkan solusi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui BUMD, serta peningkatan pengelolaan kepegawaian dan reformasi birokrasi di Kota Makassar. Beliau menekankan pentingnya membahas permasalahan-permasalahan ini bersama pemerintah pusat untuk mendapatkan solusi yang tepat.
