Oleh : :Afiq Naufal(Ketua BEM Paramadina 2023)
Ada dua jenis pemimpin dalam politik. Mereka yang hadir dalam retorika dan mereka yang hadir dalam realitas. Yang pertama menguasai panggung dengan pidato dan wacana, tetapi langkah-langkahnya sering kabur dalam kabut pragmatisme. Yang kedua, mereka yang hadir dengan konsistensi, bukan sekadar berbicara, tetapi bergerak, turun ke lapangan, dan membangun jejak yang bisa disentuh oleh orang-orang di sekitarnya. Dia tidak hanya seorang pemikir yang niscaya melainkan juga mengakar ke bawah.
Tamsil Linrung adalah salah satunya. Dia bukan politisi yang sekadar menciptakan narasi dari jauh. Ia hadir di setiap sektor yang ia suarakan. Bicara tentang petani, ia ada di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Bicara tentang pemuda, ia adalah mantan Ketua Umum PB HMI MPO. Bicara tentang kebijakan anggaran, ia bertahun-tahun ada di Badan Anggaran DPR RI. Bicara tentang pendidikan, ia membangun Sekolah Islam ICM.
Prinsip yang ia bawa bukan sekadar politik kekuasaan, tetapi politik sebagai medan perjuangan. Ia memahami bahwa Islam sebagai Rahmatan lil Alamin berarti keterbukaan, keberpihakan, dan keadilan. Maka, tuduhan bahwa ia ekstrem kanan adalah sesuatu yang jauh dari kenyataan.
Dan yang membuatnya tetap kokoh, bukan karena ia punya massa saja, tetapi karena ia berangkat dari ide dan prinsip.
Di Indonesia, politik sering kali berputar pada perbincangan yang tidak berujung. Kebijakan dikaji, diseminarkan, dibicarakan dalam forum-forum besar, tetapi implementasinya kosong. Para politisi bicara tentang kemiskinan dari gedung yang dingin, tentang petani tanpa pernah menyentuh tanah, tentang pendidikan tanpa pernah benar-benar menyelami sistem dari dalam.
Tamsil Linrung hadir dengan pendekatan yang berbeda.
Ketika ia berbicara tentang pertanian, ia tidak melakukannya sebagai orang luar yang hanya melihat dari laporan. Ia adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) periode 2010-2015—organisasi yang secara langsung mengurus kepentingan petani. HKTI bukan sekadar wadah advokasi, tetapi jembatan antara kebijakan dan realitas petani di lapangan.
Pertanian adalah sektor yang terus ditekan oleh modernisasi yang tidak berpihak. Data dari BPS menunjukkan bahwa jumlah petani di Indonesia terus menurun setiap tahunnya, dari 31,7 juta orang pada tahun 2003 menjadi hanya sekitar 24 juta pada 2023. Regenerasi petani terhambat, lahan semakin berkurang, dan kebijakan pangan lebih sering berpihak pada impor ketimbang mendukung kemandirian nasional.
Dalam posisi strategisnya di HKTI, Tamsil memahami bahwa kebijakan pangan tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan politik. Ketika pemerintah lebih memilih impor daripada memperkuat sektor pertanian lokal, itu bukan sekadar kesalahan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memahami pentingnya ketahanan nasional.
Inilah politik yang sesungguhnya: tidak sekadar berbicara tentang solusi, tetapi menghadirkan diri di tempat di mana solusi itu bisa diwujudkan.
Hal yang sama berlaku dalam sektor pendidikan. Banyak tokoh politik berbicara tentang pentingnya pendidikan Islam, tetapi hanya sedikit yang benar-benar membangun lembaga yang mencerminkan visi mereka. Tamsil mendirikan Sekolah Islam ICM, bukan hanya sebagai sekolah biasa, tetapi sebagai model pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan.
Sekolah ini berlandaskan pada konsep integrasi keilmuan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Syed Muhammad Naquib al-Attas, yang menekankan bahwa pendidikan Islam harus membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kesadaran spiritual yang kuat.
Pendidikan adalah kunci dari perubahan sosial, dan Tamsil memilih untuk menghadirkan perubahan itu, bukan sekadar memperdebatkannya.
Narasi bahwa Islam identik dengan ekstremisme sudah lama menjadi senjata politik bagi mereka yang ingin melemahkan peran Islam dalam kebijakan publik. Siapa pun yang berbicara tentang Islam dalam ruang politik akan dengan cepat dicap sebagai konservatif atau bahkan radikal.
Tamsil Linrung adalah bukti bahwa politik Islam tidak selalu berarti politik identitas yang eksklusif. Islam yang ia bawa adalah Rahmatan lil Alamin—politik yang berbasis pada kemaslahatan semua, bukan hanya kelompok tertentu.
Konsep Rahmatan lil Alamin bukan sekadar slogan, tetapi memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Dalam tafsirnya terhadap QS. Al-Anbiya:107, Ibn Katsir menjelaskan bahwa “rahmat” yang dibawa Islam mencakup seluruh umat manusia, bukan hanya Muslim. Artinya, kebijakan yang didasarkan pada Islam haruslah kebijakan yang membawa manfaat bagi semua orang, bukan hanya bagi umat Islam saja.
Di dalam sejarah, Islam selalu menjadi kekuatan yang inklusif. Peradaban Islam di Andalusia menjadi bukti bahwa Islam bisa menjadi sistem yang menaungi berbagai golongan, termasuk Yahudi dan Nasrani, dalam satu ekosistem politik yang adil.
Dalam pemikiran Nurcholish Madjid (Cak Nur), Islam adalah Rahmatan lil Alamin—bukan sekadar rahmat bagi umat Islam, tetapi rahmat bagi semua manusia. Politik yang bersumber dari nilai-nilai Islam, jika diterjemahkan dengan benar, bukanlah politik eksklusif, tetapi politik yang memberi ruang bagi semua.
Tamsil Linrung memahami ini bukan sebagai teori, tetapi sebagai praktik.
Ia tidak terjebak dalam dikotomi Islamisme vs nasionalisme. Ia tidak membangun politik berbasis sekat, tetapi berbasis kehadiran dan keterlibatan.
Dan justru di situlah letak kedewasaan politiknya.
Hari ini, banyak politisi berbicara tentang keumatan, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bisa menjadikannya sebagai nilai yang universal. Banyak yang mengklaim keberpihakan, tetapi hanya sedikit yang bisa melampaui batas identitas.
Tamsil Linrung telah membuktikan bahwa politik berbasis nilai Islam tidak harus eksklusif, tidak harus membelah, tetapi bisa menjadi jembatan yang menyatukan.
Tamsil Linrung memahami ini dengan baik. Dalam berbagai kebijakan yang ia perjuangkan, ia tidak berbicara hanya untuk kepentingan satu golongan. Ketika ia berbicara tentang ekonomi, ia berbicara tentang bagaimana negara bisa mandiri, bukan hanya bagaimana umat Islam bisa lebih kuat. Ketika ia berbicara tentang pendidikan, ia tidak sekadar bicara tentang madrasah, tetapi tentang bagaimana sistem pendidikan bisa membangun generasi yang lebih berkualitas.
Kita juga dapat melihat bahwa banyak politisi yang kuat karena jaringan, karena partai, karena dukungan finansial. Tetapi politisi yang sellali hadir adalah mereka yang kuat karena ide dan kehadirannya.
Tamsil Linrung adalah yang idenya kuat dan mengakar dalam kehadirannya di masyarakat.
Sejak awal, ia sudah menempa dirinya dalam ruang intelektual. Sebagai Ketua Umum PB HMI MPO (1988-1990), ia menghadapi dinamika besar dalam pergerakan mahasiswa, terutama dalam masa otoritarianisme Orde Baru.
HMI saat itu terbagi menjadi dua kubu: HMI Dipo, yang lebih akomodatif terhadap negara, dan HMI MPO, yang tetap kritis. Pilihan Tamsil untuk berada di HMI MPO bukan tanpa konsekuensi. Ia memilih jalan yang lebih sulit, jalan yang tidak memberi kemudahan dalam akses ke kekuasaan, tetapi jalan yang memastikan bahwa integritas organisasi tetap terjaga.
Dari pergerakan mahasiswa, ia masuk ke dunia intelektual dengan bergabung di ICMI. Di sini, ia tidak hanya menjadi bagian dari pergerakan Islam, tetapi juga merumuskan bagaimana Islam bisa hadir dalam kebijakan publik secara rasional dan ilmiah.
Ketika akhirnya masuk ke parlemen, ia sudah memiliki fondasi pemikiran yang kokoh. Ia tidak sekadar berbicara sebagai politisi yang mengejar jabatan, tetapi sebagai seseorang yang memiliki gagasan yang jelas tentang arah kebijakan yang harus diambil.
Misalnya dalam sistem demokrasi modern, kebijakan anggaran sering kali menjadi alat kekuasaan, bukan alat kesejahteraan. Joseph Stiglitz dalam bukunya The Price of Inequality menjelaskan bagaimana anggaran publik dapat menjadi instrumen untuk memperbesar kesenjangan jika tidak dikelola dengan transparan dan berpihak kepada rakyat. Konsep ini juga beririsan dengan teori Common Pool Resources (CPR) dari Elinor Ostrom, di mana sumber daya yang dikelola secara buruk akan cenderung dieksploitasi oleh segelintir elite.
Tamsil berulang kali menyoroti kebocoran anggaran dalam berbagai sektor, terutama terkait utang negara yang semakin membengkak tanpa strategi pengelolaan yang jelas. Dalam beberapa pidatonya, ia menegaskan bahwa APBN bukan sekadar angka, tetapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Kritik ini relevan dengan realitas bahwa hingga 2023, utang Indonesia telah mencapai Rp8.000 triliun, dengan bunga utang yang terus meningkat. Jika tidak dikelola dengan prinsip kehati-hatian, kondisi ini akan mengarah pada debt trap, di mana negara semakin sulit untuk mandiri dalam kebijakan ekonominya.
Tamsil juga memperjuangkan prinsip transparansi anggaran dalam konteks “keranjang umum”, yakni bagaimana anggaran negara tidak boleh dibiarkan mengalir tanpa pengawasan yang ketat. Konsep ini berakar pada gagasan efisiensi anggaran yang diusung oleh Milton Friedman, yang menekankan bahwa setiap pengeluaran pemerintah harus memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Di sinilah letak relevansi ideologi Rahmatan lil Alamin dalam politik. Prinsip ini tidak hanya berarti bahwa Islam harus hadir dalam kebijakan, tetapi juga bahwa kebijakan yang dibuat harus memberikan manfaat bagi semua, bukan hanya bagi kelompok tertentu.
Kekokohan dalam ide inilah yang membuatnya tetap relevan hingga hari ini.
Di dalam teori politik, Antonio Gramsci berbicara tentang konsep “hegemoni intelektual”, di mana kekuasaan sejati tidak hanya dipegang oleh mereka yang memiliki jabatan, tetapi oleh mereka yang memiliki kendali atas gagasan.
Tamsil memahami bahwa untuk mengubah realitas, seseorang harus memiliki pemahaman yang jelas tentang ide-ide yang mendasari realitas itu. Inilah mengapa ia bisa tetap bertahan, bahkan ketika banyak tokoh lain tumbang dalam pergantian zaman.
Tamsil Linrung bukan politisi yang hanya berbicara, tetapi hadir di setiap ruang di mana kebijakan harus diperjuangkan.
Ia tidak hanya bicara tentang petani, tetapi ada di HKTI.
Ia tidak hanya bicara tentang pendidikan, tetapi membangun sekolah.
Ia tidak hanya bicara tentang Islam, tetapi menghadirkan Islam dalam kebijakan tanpa menjadikannya eksklusif.
Dan yang membuatnya tetap bertahan, bukan karena ia punya yang berselancar menggunakan papan selincur pragmatisme politik, tetapi karena ia tahu ombak yang seringkali menyapu idealisme kita mesti punya kapal pemikiran yang kokoh.
Di dalam politik Indonesia yang semakin pragmatis, sosok seperti ini menjadi langka.
Tetapi selama masih ada pemimpin yang memahami bahwa politik adalah rumah bagi semua, maka masih ada harapan bagi masa depan.
