Makassar, Sulawesi Selatan (05/03/2025) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Selatan (Sulsel) membutuhkan dana sebesar Rp11,5 miliar untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kota Palopo. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, saat dihubungi Tribun Timur, Rabu (5/3/2025).
Dana tersebut akan dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk logistik, pengadaan bahan suara, honor petugas, dan biaya operasional lainnya yang mendukung kelancaran PSU. KPU Sulsel telah berkoordinasi dengan Penjabat Wali Kota Palopo terkait pengajuan anggaran ini.
“Sama yang disampaikan di Komisi II, yakni Rp11,5 miliar,” ujar Hasbullah. Ia menjelaskan bahwa KPU Sulsel telah menyampaikan secara detail kebutuhan anggaran kepada Penjabat Wali Kota Palopo.
“Saya sudah menyampaikan terkait dengan kebutuhan, beliau akan periksa bersama tim TPAD-nya dengan prinsip efisiensi sebagaimana instruksi Presiden,” ungkapnya. Hasbullah menambahkan bahwa Penjabat Wali Kota Palopo tidak mempermasalahkan usulan anggaran tersebut, namun ingin memastikan bahwa semua pengeluaran telah sesuai dengan prinsip efisiensi.
“Makanya satu dua hari ini beliau akan periksa bersama tim TPAD, tim anggaran daerah,” tambah Hasbullah. KPU Sulsel dan Pemda Palopo direncanakan akan menindaklanjuti adendum untuk NPDH pada pekan depan.
“Karena pada prinsipnya dari sisi kebutuhan angka yang kita sebutkan tidak ada masalah dari Pak Penjabat Wali Kota,” jelasnya.
Sebagai informasi, PSU Pilkada Kota Palopo terpaksa digelar karena salah satu pasangan calon Wali Kota Palopo didiskualifikasi.
