Jakarta – Penanganan laporan dugaan tindak pidana penggelapan yang melibatkan Panduwinata FN Arifin, S.Si., MT, mantan Direktur PT Global Petrolum Indonesia (GPI), memasuki tahapan penting di Polres Metro Jakarta Barat.
Berdasarkan perkembangan penanganan perkara, penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat direncanakan akan melaksanakan gelar perkara sebagai bagian dari proses evaluasi dan penentuan langkah hukum selanjutnya, termasuk kemungkinan peningkatan status penanganan perkara ke tahap penyidikan.
Kuasa hukum pelapor, Emanuel Herdiyanto Moat Gleko, S.H., M.H., dari EMG Law Offices, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penilaian terhadap dugaan tindak pidana tersebut kepada aparat penegak hukum.
Dalam surat undangan klarifikasi kedua tertanggal 20 Agustus 2026, penyidik Satreskrim Unit 3 Resmob Polres Metro Jakarta Barat telah memanggil Panduwinata FN Arifin untuk memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 486 KUHP, yang berkaitan dengan transaksi antara PT.STI dan PT Global Petrolum Indonesia.
DUGAAN KERUGIAN MENCAPAI RP1,839 MILIAR
Perkara ini berawal dari hubungan transaksi pekerjaan antara PT STI dan PT GPI terkait penyerahan Applet dan Source Code Smart Card.
Berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima tertanggal 8 September 2023, pekerjaan tersebut telah dinyatakan selesai dan dilakukan serah terima oleh kedua belah pihak.
Namun, berdasarkan dokumen dan keterangan yang dimiliki pihak pelapor, terdapat persoalan terkait kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi tersebut.
Pihak PT STI menduga bahwa komponen PPN yang telah dibayarkan kepada pihak PT GPI tidak diteruskan sebagaimana mestinya kepada negara. Akibatnya, PT STI mengaku harus menanggung tagihan pajak berikut denda dengan nilai mencapai Rp839.559.000.
Melalui somasi yang telah disampaikan, pihak PT STI juga menguraikan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000 sehingga total nilai kerugian yang diklaim mencapai Rp1.839.559.000.
Atas permasalahan tersebut, pihak pelapor telah menempuh upaya hukum dan melaporkan dugaan tindak pidana yang bersangkutan kepada kepolisian.
IMBAUAN AGAR SEGERA MENGHADAP PENYIDIK
Emanuel Herdiyanto menegaskan bahwa pihaknya mengimbau Panduwinata FN Arifin agar segera menunjukkan iktikad baik dengan menghadap kepada penyidik dan memberikan keterangan secara terbuka serta bertanggung jawab terhadap persoalan hukum yang sedang ditangani.
“Kami mengimbau Saudara Panduwinata FN Arifin agar segera hadir dan menghadap penyidik Polres Metro Jakarta Barat. Jangan menghindari proses hukum yang sedang berjalan. Berikan penjelasan secara terbuka dan kooperatif agar persoalan ini mendapatkan kepastian hukum,” tegas Emanuel.
Menurutnya, proses hukum harus dihormati oleh setiap pihak. Apabila terdapat persoalan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak lain, maka sudah sepatutnya pihak yang bersangkutan menunjukkan tanggung jawab dan iktikad baik untuk menyelesaikannya.
MASIH TERBUKA RUANG PENYELESAIAN SECARA DAMAI
Meskipun proses hukum sedang berjalan, pihak pelapor melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap membuka ruang penyelesaian secara kekeluargaan dan profesional.
Emanuel menyampaikan bahwa apabila Panduwinata FN Arifin memiliki kemampuan dan kesungguhan untuk mengganti kerugian yang dialami kliennya, pihaknya terbuka untuk membicarakan mekanisme perdamaian sesuai kesepakatan para pihak dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami tidak menutup pintu perdamaian. Justru kami mengharapkan persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik. Apabila yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian yang dialami klien kami, tentu kami terbuka untuk membicarakan penyelesaian secara damai melalui mekanisme hukum yang tersedia,” ujarnya.
Namun demikian, Emanuel menegaskan bahwa perdamaian harus didasarkan pada kesungguhan, keterbukaan, dan pemenuhan hak pihak yang dirugikan, bukan sekadar janji tanpa realisasi.
“Kami memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk menunjukkan iktikad baik. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya masih memiliki ruang penyelesaian justru semakin berkembang karena tidak adanya tanggung jawab dan komunikasi yang baik.”
MENGHORMATI PROSES HUKUM
Pihak kuasa hukum menegaskan tidak bermaksud melakukan intervensi terhadap kewenangan penyidik maupun proses penegakan hukum.
Seluruh proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum agar berjalan secara profesional, objektif, transparan, dan berdasarkan alat bukti serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pihaknya juga berharap agar perkara ini memperoleh penyelesaian yang adil, baik melalui mekanisme hukum maupun melalui perdamaian yang sah apabila memenuhi persyaratan hukum.
“Kami berharap Saudara Panduwinata FN Arifin segera merespons persoalan ini dengan sikap kooperatif dan bertanggung jawab. Jangan menunggu sampai persoalan semakin jauh berkembang. Hak klien kami atas pemulihan kerugian harus mendapatkan perhatian dan penyelesaian sebagaimana mestinya.”















