Oleh: Emanuel Herdiyanto Moat Gleko, S.H., M.H.
Kandidat Doktoral Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia
Dalam kasus dugaan penyadapan yang belakangan menjadi perhatian publik, terdapat satu persoalan mendasar yang perlu ditempatkan secara jernih. Persoalan tersebut bukan semata-mata apakah penyadapan dilakukan secara sah atau melawan hukum, melainkan juga apakah informasi yang diperoleh melalui penyadapan tersebut benar-benar mengungkap fakta atau peristiwa yang sesungguhnya. Sampai saat ini, belum ada isi rekaman penyadapan yang dipublikasikan secara resmi. Tulisan ini mencoba melihat persoalan ini dari perspektif epistemologis dan normatif.
Terdapat dua persoalan hukum yang tidak boleh dicampuradukkan: kebenaran materiil dari informasi yang diperoleh, dan legalitas tindakan yang digunakan untuk memperoleh informasi tersebut. Keduanya harus diuji berdasarkan standar hukum masing-masing.
Tidak setiap tindakan yang melanggar hukum menghasilkan informasi yang salah. Sebaliknya, tidak setiap informasi yang benar diperoleh melalui cara yang sah. Seseorang dapat saja melakukan tindakan yang bertentangan dengan prosedur, namun informasi yang diperolehnya bisa jadi benar secara faktual. Inilah perbedaan antara kebenaran epistemologis — kesesuaian informasi dengan kenyataan — dan legalitas normatif — apakah tindakan dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur hukum yang berlaku.
Sebuah rekaman dapat saja menunjukkan adanya percakapan tertentu, namun fakta tersebut tidak otomatis membenarkan cara penyadapan yang dilakukan tanpa kewenangan hukum. Sebaliknya, penyadapan yang melawan hukum tidak serta-merta membuktikan bahwa isinya juga palsu.
Secara logika hukum, kebenaran faktual informasi ditentukan oleh kesesuaiannya dengan fakta, bukan oleh legalitas cara memperolehnya. Namun, kebenaran faktual tidak otomatis menjadikan informasi tersebut sah sebagai alat bukti di persidangan. Inilah yang membedakan kebenaran isi informasi dengan aturan pembuktian.
Hukum positif Indonesia mengatur penyadapan secara ketat. Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi pada prinsipnya melarang penyadapan. UU ITE serta UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP juga mengatur syarat sahnya alat bukti, termasuk bahwa bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukum. Dengan demikian, informasi yang benar sekalipun belum tentu dapat diterima di persidangan jika diperoleh dengan cara yang melanggar hukum. Ada tiga hal yang harus diuji secara terpisah: apakah penyadapan dilakukan dengan kewenangan hukum, apakah informasinya benar dan autentik, serta apakah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.
Pemisahan ini penting untuk membaca kemungkinan putusan ontslag van alle rechtsvervolging atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Kemungkinan ini tidak dapat dikesampingkan sejak awal. Kita perlu membedakan dua jenis putusan dalam hukum pidana: putusan bebas (vrijspraak) dan putusan lepas (ontslag). Putusan bebas dijatuhkan jika perbuatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan lepas dijatuhkan jika perbuatan terbukti terjadi, namun terdapat alasan hukum yang membebaskan pelaku dari pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 244 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
Jika terbukti penyadapan memang terjadi, isinya benar, namun terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang diakui hukum, maka terbuka ruang untuk putusan lepas. Namun perlu ditegaskan: kebenaran isi informasi bukan dengan sendirinya merupakan alasan pembenar atau pemaaf. Kepentingan publik juga tidak otomatis menghapus sifat melawan hukum suatu tindakan. Harus ada dasar peniadaan pidana yang sah menurut undang-undang.
Persoalan menjadi menarik jika penyadapan diklaim dilakukan untuk tujuan mengungkap dugaan korupsi atau kepentingan masyarakat. Namun, apakah tujuan baik dapat membenarkan cara yang salah? Negara hukum tidak membenarkan tindakan hanya karena diklaim untuk kepentingan rakyat. Motif yang baik belum tentu membenarkan tindakan, meskipun konteks kepentingan publik dapat menjadi bagian dari penilaian pengadilan jika berkaitan dengan alasan peniadaan pidana yang diatur undang-undang.
Oleh karena itu, dalam menilai perkara ini, harus diuji siapa yang bertindak, apakah ada kewenangan hukum, tujuannya apa, serta apakah terdapat alasan pembenar atau pemaaf yang berlaku. Ada dua kemungkinan: jika perbuatan tidak terbukti memenuhi unsur delik, maka putusan bebas. Jika perbuatan terbukti, namun ada alasan peniadaan pidana, maka putusan lepas. Sebaliknya, jika tidak ada kewenangan, memenuhi unsur delik, dan tidak ada alasan pembenar, maka informasi yang benar sekalipun tidak membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Hasil penyadapan yang melawan hukum juga tidak boleh dijadikan bukti untuk menyalahkan orang lain.
Hukum tidak boleh melindungi penyalahgunaan kekuasaan, namun juga tidak boleh membenarkan pelanggaran hukum hanya karena hasilnya dianggap bermanfaat. Kebenaran diuji dari fakta, legalitas diuji dari norma, dan pertanggungjawaban pidana diuji dari unsur delik serta ada tidaknya alasan peniadaan pidana.
Kesimpulannya, kemungkinan putusan lepas tidak dapat dikesampingkan, namun harus didasarkan pada alasan peniadaan pidana yang sah, bukan sekadar pada manfaat informasi yang diperoleh. Sebab pertanyaannya bukan hanya apa yang ditemukan, melainkan juga dengan cara apa hal itu ditemukan.
Prinsip utamanya: “Negara hukum tidak boleh mengorbankan kebenaran demi formalitas. Namun, negara hukum juga tidak boleh mengorbankan hukum demi kebenaran yang diklaim oleh seseorang.” Keadilan menuntut kebenaran ditemukan, namun proses menemukannya pun harus tetap berada dalam koridor hukum.
