Oleh: Andi Sri Wulandani Thamrin
Pegiat Isu Gender dan Kebijakan Publik | Aktivis Perempuan
Makassar, 9 November 2026
Fenomena konten TikTok dari akun Ibu Driver yang belakangan menjadi sorotan publik dan menuai berbagai tanggapan dari sejumlah pihak, mulai dari organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat menjadi pengingat bahwa perkembangan ruang digital tidak hanya menghadirkan peluang, tetapi juga membutuhkan tanggung jawab dan etika.
Dalam beberapa video yang beredar, terdapat penggunaan ungkapan yang mengarah pada penyebutan organ intim secara terbuka di ruang digital. Persoalan ini perlu disikapi secara bijak karena media sosial bukan lagi sekadar ruang ekspresi pribadi, melainkan ruang publik yang dapat diakses berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan generasi muda. Kebebasan berekspresi adalah hak, tetapi etika ruang publik merupakan tanggung jawab bersama.
Perempuan saat ini berada dalam pusaran perkembangan ekonomi digital. Platform seperti TikTok telah membuka peluang bagi perempuan untuk berkarya, membangun kreativitas, menunjukkan eksistensi, sekaligus memperoleh penghasilan. Di tengah kondisi ekonomi yang tidak selalu mudah, peluang tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian ekonomi perempuan.
Namun, kebebasan berekspresi dan kepentingan ekonomi tidak seharusnya mengabaikan etika. Ruang digital tetap harus menghormati nilai agama, adat istiadat, budaya, norma kesusilaan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Kita hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi keberagaman keyakinan dan tradisi. Karena itu, setiap bentuk ekspresi perlu mempertimbangkan kepatutan, konteks, serta dampaknya terhadap masyarakat.
Dalam perspektif sosiologi, Emile Durkheim melalui teori Fakta Sosial menjelaskan bahwa perilaku individu tidak terlepas dari nilai, norma dan aturan yang hidup dalam masyarakat. Manusia bukan individu yang hidup sendiri dan sepenuhnya bertindak berdasarkan kehendaknya, melainkan bagian dari kehidupan sosial yang memiliki kesepakatan dan tanggung jawab bersama.
Artinya, kebebasan individu tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Kita tidak hidup hanya dengan aturan yang kita buat sendiri. Ada hak orang lain, norma bersama, dan keteraturan sosial yang perlu dihormati. Dalam konteks ruang digital, setiap ekspresi yang telah menjadi konsumsi publik semestinya disertai kesadaran terhadap audiens dan dampak sosial yang ditimbulkannya.
Sementara itu, melalui perspektif feminisme kultural, perempuan memiliki hak untuk mengekspresikan identitas, pengalaman, kreativitas dan eksistensinya serta mendapatkan ruang yang setara untuk berkembang, berkarya, dan mandiri secara ekonomi. Namun, kebebasan tersebut tetap harus dapat berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap nilai sosial, budaya, dan martabat manusia.
Kita juga perlu membedakan antara edukasi seksual dan penggunaan ungkapan yang vulgar sebagai materi konten. Perempuan, khususnya generasi muda, membutuhkan edukasi yang benar mengenai tubuh dan perlindungan dirinya. Namun, edukasi seksual harus memiliki tujuan pengetahuan dan peningkatan kesadaran, bukan sekadar menjadi instrumen untuk mengejar viralitas semata. Peluang ekonomi dan kebebasan berekspresi di ruang digital harus disertai dengan pertimbangan etika ruang publik.
Di sisi lain, kita juga harus berhati-hati agar kritik terhadap sebuah konten tidak berubah menjadi perundungan, penghinaan, atau penghakiman terhadap individu perempuan. Kritik seharusnya diarahkan pada substansi, pilihan diksi, dan dampak sebuah konten, bukan menjadi pembenaran untuk merendahkan martabat perempuan.
Karena itu, polemik ini hendaknya menjadi pembelajaran bersama. Kreator konten perlu lebih bijak dalam memproduksi materi publikasi. Platform digital perlu memperkuat tanggung jawab terhadap konten yang beredar, khususnya yang dapat diakses anak-anak. Masyarakat, lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah juga perlu menyampaikan respons dan kritik secara santun, proporsional, dan edukatif.
Pada akhirnya, kita membutuhkan ruang digital yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk produktif, kreatif, dan mandiri secara ekonomi, sekaligus tetap menghormati nilai agama, budaya, dan norma yang hidup dalam masyarakat.
Perempuan berhak berekspresi, berhak produktif, dan berhak berdaya. Namun, kebebasan di ruang publik juga harus disertai etika dan tanggung jawab. Menjadi autentik bukan berarti mengabaikan tanggung jawab sosial, sebagaimana norma sosial juga tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam dan merendahkan perempuan.
Sebab, ruang digital seharusnya menjadi ruang untuk membangun kreativitas dan pemberdayaan, bukan sekadar mengejar viralitas. Viralitas boleh menjadi peluang, produktivitas harus terus didorong, tetapi etika dan martabat perempuan tetap harus dijaga.
