Oleh: Emanuel Herdiyanto MG, S.H., M.H.
Kandidat Doktor Ilmu Hukum – Universitas Kristen Indonesia
PENDAHULUAN: KETIKA SIMBOL PENEGAK HUKUM DIPERTANYAKAN
Siapa yang pernah menyangka bahwa institusi kepolisian, yang memiliki sejarah panjang dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di Indonesia, justru harus menghadapi serangkaian persoalan serius yang melibatkan sejumlah pejabat tinggi di dalam institusinya sendiri?
Apabila kita menengok perjalanan beberapa tahun terakhir, publik telah menyaksikan sejumlah peristiwa yang mengguncang kepercayaan terhadap institusi penegak hukum. Ada mantan Kapolda yang terjerat perkara peredaran narkotika, ada mantan Kadiv Propam yang dijatuhi hukuman atas pembunuhan berencana terhadap bawahannya sendiri, dan kini masyarakat kembali dikejutkan oleh perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Rangkaian peristiwa tersebut bukan sekadar persoalan individu yang melakukan pelanggaran hukum. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana menjaga kewibawaan institusi negara ketika orang-orang yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum justru harus berhadapan dengan proses hukum.
Dalam negara hukum, jabatan tidak boleh menjadi perlindungan dari pertanggungjawaban pidana. Pangkat, kekuasaan, pengalaman, dan sejarah pengabdian tidak boleh menjadi alasan untuk menempatkan seseorang di atas hukum.Di sinilah sesungguhnya makna prinsip equality before the law menemukan relevansinya.
I. KETIKA PENEGAK HUKUM MENJADI SUBJEK PENEGAKAN HUKUM
Kita pernah menyaksikan perkara mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa dalam tindak pidana narkotika yang berakhir dengan putusan pidana penjara seumur hidup. Kita juga menyaksikan perkara Ferdy Sambo, mantan Kadiv Propam Polri, yang diputus bersalah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama dan dijatuhi pidana penjara seumur hidup oleh Mahkamah Agung. Kedua peristiwa tersebut menunjukkan bahwa jabatan tinggi dalam institusi kepolisian tidak dengan sendirinya menjamin seseorang bebas dari pertanggungjawaban hukum.
Namun, perkembangan yang paling menyita perhatian publik saat ini adalah perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.Setelah menjabat Kapolri sejak 27 Januari 2021, Listyo Sigit kemudian dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan pada 1 Oktober 2026. Akan tetapi, pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik. Perkembangan pemberitaan hingga 6 November 2026 menyebutkan terdapat empat perwira tinggi Polri yang menjadi tersangka dalam perkara tersebut.
Lebih mengejutkan lagi, salah satu objek dugaan penyadapan adalah nomor telepon Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto sendiri. Kementerian Sekretariat Negara kemudian mengumumkan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan pada 4 November 2026 menyusul penetapan tersangka tersebut. Tentu, penetapan tersangka tidak boleh dimaknai sebagai putusan bersalah. Asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. Akan tetapi, status tersangka merupakan perkembangan hukum yang serius dan harus ditindaklanjuti melalui penyidikan yang objektif, profesional, dan transparan. Perkara ini menjadi semakin penting karena bukan hanya menyangkut perlindungan privasi seseorang, melainkan juga menyangkut keamanan komunikasi kepala negara, integritas sistem pemerintahan, serta batas kewenangan aparat penegak hukum.
II. PENYADAPAN ILEGAL DAN BATAS ANTARA TINDAK PIDANA BIASA DENGAN MAKAR
Sebagai persoalan hukum, kita harus terlebih dahulu membedakan antara tindak pidana penyadapan ilegal dan tindak pidana makar. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur larangan terhadap perbuatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik secara melawan hukum.
Dengan demikian, apabila penyadapan dilakukan tanpa kewenangan yang sah, tanpa dasar peraturan perundang-undangan, dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Namun, apakah penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden secara otomatis merupakan tindak pidana makar?
Di sinilah diperlukan ketelitian dalam menggunakan konstruksi hukum pidana. Pasal 191 KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden, yakni makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden atau menjadikan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan. Sementara itu, Pasal 193 KUHP mengatur makar terhadap pemerintah dengan maksud menggulingkan pemerintah.
Artinya, suatu perbuatan tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai makar hanya karena objek tindakannya adalah Presiden. Harus terdapat pembuktian terhadap unsur perbuatan makar dan maksud khusus sebagaimana dirumuskan dalam pasal-pasal tersebut. Dalam konteks ini, terdapat perbedaan mendasar antara motif dan maksud dalam hukum pidana.
Motif merupakan alasan atau dorongan subjektif seseorang melakukan perbuatan. Sementara itu, maksud tertentu dapat menjadi unsur subjektif yang secara tegas disyaratkan oleh rumusan suatu tindak pidana.
Dalam delik makar, maksud untuk membunuh, merampas kemerdekaan, membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintah bukan sekadar persoalan tambahan. Hal tersebut merupakan bagian dari unsur delik yang wajib dibuktikan.
Karena itu, penyidik harus menelusuri secara mendalam tujuan, pola, perintah, keterlibatan setiap orang, serta hubungan antara tindakan penyadapan dengan kemungkinan upaya melumpuhkan fungsi konstitusional Presiden.
Saya berpandangan bahwa dugaan makar dalam perkara ini layak didalami secara serius apabila ditemukan petunjuk yang mengarah pada maksud tersebut. Akan tetapi, penerapan pasal makar tidak boleh didasarkan semata-mata pada spekulasi politik atau besarnya jabatan seseorang. Hukum pidana harus berdiri di atas pembuktian, bukan asumsi.
III. MENGAPA MOTIF POLITIK TIDAK BOLEH MENGGANTIKAN PEMBUKTIAN HUKUM?
Publik tentu memiliki berbagai pertanyaan mengenai perkara ini. Siapa yang memerintahkan? Untuk kepentingan siapa penyadapan dilakukan? Mengapa nomor Presiden menjadi salah satu sasaran? Apakah terdapat jaringan tertentu yang terlibat? Apakah tindakan tersebut berkaitan dengan kepentingan politik atau kekuasaan?Pertanyaan-pertanyaan tersebut sah untuk muncul dalam ruang publik. Namun, jawaban atas pertanyaan itu harus ditemukan melalui proses penyidikan, bukan melalui spekulasi politik.
Sejak Pemilu 2024, kehidupan politik Indonesia memang memperlihatkan polarisasi dan perbedaan kepentingan di antara berbagai kelompok politik. Peralihan kekuasaan dari pemerintahan Joko Widodo kepada pemerintahan Prabowo Subianto juga membawa dinamika tersendiri dalam hubungan kekuasaan dan konfigurasi politik nasional.
Namun demikian, perkara pidana tidak boleh direduksi menjadi pertarungan antara kelompok politik yang satu dengan kelompok politik lainnya. Seseorang harus dimintai pertanggungjawaban bukan karena berada dalam lingkaran politik tertentu, melainkan karena terdapat bukti mengenai perbuatan pidana yang dilakukannya dan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.
Dengan demikian, penyidik harus bekerja secara independen. Tidak boleh ada perlindungan politik, tetapi juga tidak boleh ada kriminalisasi politik. Keadilan pidana harus bebas dari kedua kepentingan tersebut.
IV. TANGGUNG JAWAB PRESIDEN DAN EVALUASI KELEMBAGAAN POLRI
Persoalan ini juga harus dilihat dari perspektif hukum tata negara. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa Polri berada di bawah Presiden. Ayat (2) menyatakan bahwa Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan tersebut menempatkan Presiden dalam posisi yang sangat penting terkait pertanggungjawaban kelembagaan kepolisian. Namun, tanggung jawab Presiden tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan untuk mengintervensi penanganan perkara pidana. Justru sebaliknya, Presiden harus memastikan bahwa proses hukum berjalan independen, objektif, dan tidak dipengaruhi konflik kepentingan.
Dalam keadaan seperti sekarang, Presiden menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sederhana. Pertama, memastikan proses hukum terhadap para tersangka berjalan tanpa perlindungan jabatan maupun tekanan kekuasaan. Kedua, memastikan pemeriksaan etik terhadap anggota Polri yang masih berada dalam yurisdiksi kode etik profesi dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan. Ketiga, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal kepolisian, khususnya penggunaan teknologi penyadapan, pengelolaan data elektronik, dan batas kewenangan aparat dalam melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara. Keempat, memperkuat mekanisme pengawasan eksternal agar institusi kepolisian tidak hanya memiliki kewenangan yang besar, tetapi juga memiliki sistem pertanggungjawaban yang efektif.
Sebab, institusi kepolisian bukanlah institusi yang berdiri di atas masyarakat. Kepolisian merupakan alat negara yang dibentuk untuk melayani, melindungi, mengayomi, dan menegakkan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.
V. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA, ETIK, DAN KEPASTIAN HUKUM
Ada satu persoalan lain yang menurut saya tidak boleh diabaikan, yaitu hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban etik. Keduanya merupakan dua mekanisme yang berbeda, tetapi dapat berjalan secara beriringan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pertanggungjawaban pidana bertujuan menentukan apakah seseorang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan.Sementara itu, pertanggungjawaban etik bertujuan menjaga kehormatan, integritas, dan profesionalitas anggota kepolisian.
Dalam perkara ini, pemeriksaan etik terhadap para personel Polri yang terkait perlu dilakukan sesuai kewenangan dan status keanggotaan masing-masing. Polri sendiri telah menyampaikan bahwa proses penegakan kode etik sedang dipersiapkan. Apabila pelanggaran etik terbukti, sanksi harus dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang pernah menduduki jabatan Kapolri atau memiliki pengaruh besar dalam institusi kepolisian.
Kita pernah menyaksikan bagaimana proses etik dan pidana dijalankan terhadap beberapa mantan pejabat kepolisian yang melakukan pelanggaran serius. Prinsip yang sama harus berlaku terhadap siapa pun, tanpa pengecualian. Namun, pemberhentian tidak dengan hormat atau sanksi berat lainnya juga harus didasarkan pada prosedur, kewenangan, dan pembuktian yang sah. Negara hukum tidak boleh mengorbankan prosedur hanya karena publik sedang menuntut keadilan.
VI. KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK ADALAH ANCAMAN BAGI NEGARA HUKUM
Pertanyaan yang sesungguhnya harus kita renungkan bukan hanya mengenai siapa yang melakukan penyadapan, siapa yang memerintahkan, dan untuk kepentingan apa tindakan tersebut dilakukan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apabila institusi yang diberikan kewenangan untuk menegakkan hukum justru diduga melakukan pelanggaran hukum, masihkah rakyat dapat menaruh kepercayaan penuh kepada institusi tersebut?
Kepercayaan publik merupakan modal utama bagi setiap institusi penegak hukum.Polisi membutuhkan kepercayaan masyarakat agar hukum dapat ditegakkan secara efektif. Tanpa kepercayaan tersebut, kewenangan formal tidak akan cukup untuk membangun legitimasi sosial.
Kita tidak sedang berbicara untuk meruntuhkan institusi kepolisian. Sebaliknya, kritik ini justru merupakan bagian dari kepedulian terhadap masa depan institusi kepolisian.Sebab, yang harus dipertahankan bukanlah kehormatan pribadi seorang pejabat, melainkan kehormatan institusi negara.
Polisi harus kuat, tetapi kekuatannya harus dibatasi oleh hukum. Polisi harus memiliki kewenangan, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang. Polisi harus memiliki teknologi dan kemampuan intelijen, tetapi seluruh penggunaannya harus berada dalam batas konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
PENUTUP: NEGARA TIDAK BOLEH KALAH OLEH KEKUASAAN
Saya berpendapat bahwa perkara dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri bersama sejumlah perwira tinggi Polri harus diselesaikan secara serius, transparan, dan menyeluruh. Apabila dalam proses penyidikan ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana penyadapan, akses ilegal, penghapusan data elektronik, maupun tindak pidana lainnya, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur makar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 atau Pasal 193 KUHP Nasional, penyidik dan penuntut umum juga harus mempertimbangkan penerapan ketentuan tersebut sesuai hukum acara dan standar pembuktian. Namun, jangan sampai hukum dipaksakan hanya untuk memenuhi tekanan opini publik.
Proses peradilan harus menjadi tempat untuk menguji seluruh bukti, mendengarkan pembelaan, dan menentukan kesalahan seseorang berdasarkan hukum. Tidak seorang pun boleh dihukum hanya karena kedudukannya, pangkatnya, atau persepsi politik masyarakat.
Pada akhirnya, negara hukum tidak diukur dari seberapa keras negara menghukum seseorang, tetapi dari seberapa adil negara memperlakukan setiap orang di hadapan hukum. Presiden, Kapolri, jenderal polisi, jaksa, hakim, maupun warga negara biasa memiliki satu kedudukan yang sama di hadapan hukum: tidak seorang pun kebal terhadap hukum.
Jangan sampai rakyat kehilangan keyakinan bahwa hukum masih menjadi panglima di negeri ini. Sebab, ketika penegak hukum tidak lagi tunduk pada hukum, yang sedang terancam bukan hanya kehormatan sebuah institusi, melainkan kepercayaan rakyat terhadap negara itu sendiri.
