JAKARTA — Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, secara tegas membela Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dari tuduhan-tuduhan yang mengaitkannya dengan kasus dugaan penyadapan yang sedang menjadi sorotan publik. Ia mengecam keras pihak-pihak yang membangun opini tendensius dan menyesatkan, seraya mengingatkan bahwa “fitnah lebih kejam dari pembunuhan.”
Pernyataan Idrus Marham disampaikan menjawab pertanyaan sejumlah wartawan terkait adanya tuduhan yang mengaitkan nama Bahlil Lahadalia dengan isu kriminalisasi, penyadapan, serta kedekatannya dengan mantan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan.
Idrus menilai melempar tuduhan prematur di tengah situasi yang penuh keprihatinan adalah bentuk “politik air keruh” yang tidak mendidik. “Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, meskipun dekat dengan Listyo Sigit Prabowo dan Joko Widodo, tapi saya yakin bahkan haqul yakin bahwa Bahlil Lahadalia tidak terkait dan tidak terlibat dengan kasus penyadapan,” tegasnya.
Ia mengingatkan agar tidak menyamakan kedekatan personal dengan keterlibatan dalam suatu kepentingan. “Berkomunikasi tidak selalu berarti mendukung. Bersama tidak selalu berarti sama. Tetapi yang penting, sesama anak bangsa tidak boleh putus silaturahmi,” ujarnya.
Pernyataan itu muncul menanggapi narasi yang dikemukakan antara lain oleh Said Didu dalam sebuah podcast, yang menyinggung sosok ketua umum parpol yang dinilainya dekat dengan tokoh-tokoh tertentu, lalu mengaitkannya dengan dugaan kriminalisasi dan penyadapan. Idrus menegaskan bahwa rangkaian pernyataan tersebut jelas menggiring publik pada satu kesimpulan yang tidak berdasar.
“Satu foto kedekatan di sini, satu pertemuan di sana, lalu dijahit-jahit, diskenariokan, dicocoklogikan menjadi cerita keterlibatan. Pada menit pertama, pandangannya seperti meyakinkan, tapi buat apa kalau di akhirnya itu semua hanya halusinasi opini?” ungkapnya.
Sementara itu, Bahlil Lahadalia sendiri menegaskan tidak akan tinggal diam. Ia memberikan peringatan tegas kepada pihak-pihak yang menudingnya tanpa bukti. “Kalau memang dinyatakan bahwa diduga saya, buktikan. Kalau tidak, saya akan somasi. Saya akan proses secara hukum,” ujar Bahlil, yang memberikan waktu 3 × 24 jam bagi pihak terkait untuk melakukan klarifikasi sebelum langkah hukum diambil.
Idrus juga mengajak seluruh pihak tidak menjadikan kasus penyadapan yang menyasar Presiden Prabowo Subianto sebagai bahan politik. “Pecahnya kerja keji menyadap komunikasi Presiden mestinya melahirkan keprihatinan mendalam. Jangan menjadikan aib ini sebagai bumbu baru dari pesta kegaduhan baru,” katanya.
Ia menegaskan posisi Partai Golkar tetap kokoh mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. “Menyeret Golkar ke dalam pusaran tuduhan bukan hanya merugikan partai, tetapi juga mengganggu konsentrasi kita bersama dalam mengawal pemerintahan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Idrus mengajak seluruh elemen bangsa untuk menahan diri dan tidak menjadikan polemik ini sebagai pengadilan opini. “Kalau memang ada dugaan pelanggaran hukum, biarlah proses itu berjalan dan kita awasi bersama, bukan malah seakan-akan kita sendiri yang melakukan peradilan di luar,” pungkasnya.
