CIMAHI, 4 November 2026 — Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin (Unhas) sekaligus Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas, Prof. Sukri Palutturi, SKM., M.Kes., MSc.PH., Ph.D., menjadi narasumber dalam kegiatan PINLITAMAS 5 Rumpun Kesehatan Masyarakat yang diselenggarakan di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan (FITKes) Universitas Jenderal Achmad Yani (UNJANI), Cimahi, Jawa Barat, Rabu (4/11/2026).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Auditorium Universitas Jenderal Achmad Yani tersebut, Prof. Sukri membawakan materi bertajuk “Dari Bukti ke Kebijakan: Riset, Inovasi, dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat untuk Penguatan Promosi, Pencegahan, dan Pengendalian Masalah Kesehatan.”
Melalui materi tersebut, Prof. Sukri menekankan pentingnya transformasi kesehatan masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada pengobatan penyakit, tetapi juga memperkuat promosi kesehatan, pencegahan, dan pengendalian faktor risiko melalui kebijakan yang didukung bukti ilmiah.
Ia menggarisbawahi bahwa salah satu tantangan utama pembangunan kesehatan Indonesia bukan semata-mata keterbatasan penelitian, melainkan masih adanya kesenjangan antara hasil riset, proses pengambilan keputusan, dan implementasi kebijakan di lapangan.
Tantangan Kesehatan Indonesia Membutuhkan Perubahan Paradigma
Dalam pemaparannya, Prof. Sukri menguraikan sejumlah tantangan besar kesehatan masyarakat Indonesia, mulai dari penyakit menular seperti tuberkulosis dan dengue, meningkatnya penyakit tidak menular, persoalan stunting, kecelakaan lalu lintas, hingga perubahan demografi dan meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia.
Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan tidak dapat lagi hanya mengandalkan pendekatan kuratif yang berfokus pada penanganan penyakit setelah terjadi.
Menurut kerangka transformasi yang dipaparkannya, sistem kesehatan perlu bergeser dari pendekatan disease-oriented menuju health-oriented, yaitu menempatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
Transformasi tersebut mencakup penguatan upaya promotif-preventif, pendekatan berbasis populasi dan determinan sosial, kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan kebijakan berbasis bukti dan evaluasi berkelanjutan.
Riset Harus Mampu Menghasilkan Kebijakan dan Dampak Nyata
Salah satu pesan utama dalam materi Prof. Sukri adalah pentingnya menjembatani kesenjangan antara produksi pengetahuan ilmiah dan pemanfaatannya dalam kebijakan publik.
Ia memperkenalkan rangkaian transformasi kesehatan masyarakat melalui lima tahapan yang saling berhubungan, yaitu riset, inovasi, kebijakan, implementasi, dan dampak.
Riset menghasilkan bukti mengenai masalah kesehatan dan faktor penentunya. Bukti tersebut kemudian dikembangkan menjadi inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, diterjemahkan ke dalam kebijakan, diimplementasikan melalui kerja sama lintas sektor, dan dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat.
Dalam praktiknya, proses tersebut sering menghadapi kendala berupa perbedaan prioritas antara peneliti dan pengambil kebijakan, keterbatasan sumber daya, lemahnya komunikasi, serta belum optimalnya mekanisme penerjemahan hasil penelitian menjadi rekomendasi kebijakan.
Karena itu, perguruan tinggi didorong untuk tidak hanya menghasilkan publikasi ilmiah, tetapi juga mengembangkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan pemerintah dan masyarakat.
Pesan penting yang mengemuka adalah bahwa keberhasilan riset kesehatan masyarakat tidak cukup diukur dari banyaknya artikel yang dipublikasikan, melainkan juga dari sejauh mana hasil penelitian digunakan untuk memperbaiki kebijakan, pelayanan, dan derajat kesehatan masyarakat.
Perkuat Kolaborasi Peneliti, Pemerintah, dan Masyarakat
Prof. Sukri turut membahas pentingnya memperkuat hubungan antara peneliti sebagai penghasil bukti, pemerintah sebagai pengguna bukti, dan ruang interaksi yang mempertemukan keduanya.
Dalam materi tersebut, ia menguraikan perlunya pengembangan penelitian partisipatif, penyusunan policy brief, penyelenggaraan dialog kebijakan secara berkala, serta pembentukan mekanisme perantara pengetahuan (knowledge broker) untuk membantu menerjemahkan temuan ilmiah menjadi rekomendasi yang dapat dilaksanakan.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan hasil penelitian, terutama dalam mendukung program prioritas kesehatan nasional seperti Cek Kesehatan Gratis (CKG), Integrasi Layanan Primer (ILP), pengendalian penyakit tidak menular, penurunan stunting, dan penguatan kesehatan masyarakat berbasis wilayah.
Menurut pendekatan yang dipaparkan, penelitian sebaiknya dimulai dari pertanyaan kebijakan yang nyata, dirancang bersama pemangku kepentingan, dan menghasilkan rekomendasi yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan pembiayaan, serta kapasitas implementasi pemerintah daerah.
Perguruan Tinggi Didorong Mengembangkan Riset Berorientasi Dampak
Dalam konteks pengembangan pendidikan tinggi kesehatan, Prof. Sukri mengidentifikasi enam agenda riset prioritas yang memiliki relevansi langsung terhadap kebutuhan kebijakan, yakni pengendalian penyakit tidak menular setelah pelaksanaan CKG, penanganan stunting pada anak usia 12–36 bulan, penuaan sehat dan social prescribing, kesiapan kader dalam Integrasi Layanan Primer, kesehatan jiwa masyarakat, serta perubahan iklim dan lingkungan sehat.
Agenda tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan melalui kolaborasi berbagai disiplin ilmu kesehatan, termasuk kesehatan masyarakat, keperawatan, kebidanan, teknologi laboratorium medis, dan administrasi rumah sakit.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan tridarma perguruan tinggi yang berorientasi pada dampak melalui pengembangan payung riset bersama pemerintah daerah, pendampingan kader dan komunitas, pengujian inovasi kesehatan, serta penyusunan tugas akhir mahasiswa yang menjawab persoalan nyata di masyarakat.
Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan sekaligus mitra strategis pemerintah dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan kesehatan.
Dari Publikasi Ilmiah Menuju Perubahan Kesehatan Masyarakat
Pada bagian akhir materi, Prof. Sukri merumuskan tiga pesan strategis dalam memperkuat transformasi kesehatan masyarakat.
Pertama, penelitian perlu dimulai dari pertanyaan kebijakan dengan melibatkan pengguna hasil penelitian sejak tahap perencanaan. Kedua, inovasi dan implementasi perlu memanfaatkan sistem yang telah tersedia, seperti Cek Kesehatan Gratis, Integrasi Layanan Primer, kader kesehatan, dan program Kota Sehat. Ketiga, keberhasilan penelitian harus diukur dari dampaknya terhadap kebijakan, mutu pelayanan, dan status kesehatan masyarakat, bukan hanya jumlah publikasi ilmiah.
Kehadiran Prof. Sukri Palutturi dalam kegiatan PINLITAMAS 5 di Universitas Jenderal Achmad Yani menjadi bagian dari kontribusi akademik dalam memperluas diskursus mengenai transformasi kesehatan masyarakat, penguatan penelitian berbasis kebutuhan, dan pembangunan kebijakan kesehatan yang berlandaskan bukti ilmiah.
Melalui forum akademik tersebut, diharapkan semakin berkembang kesadaran bahwa penelitian, inovasi, dan kebijakan merupakan satu kesatuan yang harus dihubungkan secara sistematis untuk menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Transformasi kesehatan masyarakat pada akhirnya bukan hanya tentang menghasilkan pengetahuan baru, tetapi memastikan bahwa pengetahuan tersebut diterjemahkan menjadi keputusan, tindakan, dan kebijakan yang mampu meningkatkan kesehatan, mengurangi ketimpangan, serta membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
