JAKARTA — Langkah Kapolri mencopot Kapolres Sukoharjo mendapat apresiasi dan sambutan positif dari Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung. Hal itu dinilai bentuk komitmen membangun kepolisian yang dekat dengan umat. Polri bersedia mendengar keresahan masyarakat sekaligus mengevaluasi jajaran yang dinilai bermasalah.
“Saya meyakini Kapolri bersama umat, bersama masyarakat. Ada tindakan yang perlu dievaluasi, diambil langkah tegas. Ini potret kepemimpinan yang kita harapkan dalam membangun kepercayaan terhadap institusi Polri,” kata Tamsil di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Menurut Tamsil, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak cukup dibangun melalui pernyataan dan pendekatan seremonial. Kepercayaan tumbuh dari pengalaman masyarakat ketika berhadapan langsung dengan aparat, apakah mereka merasa dilayani, dihormati, dan dilindungi.
Karena itu, ia mengapresiasi keberanian Kapolri mengevaluasi pejabat yang menimbulkan keresahan. Baginya, ketegasan semacam ini penting agar kesalahan pada tingkat pelaksanaan tidak justru meruntuhkan kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.
“Saat keliling daerah, saya bicara panjang dengan Kapolda dan Kapolres. Mendengarkan bagaimana polisi saat ini mendekat ke masyarakat dengan program subuh keliling. Makanya saya sangat kaget ada kejadian seperti di Sukoharjo. Ada apa ini?” imbuhnya.
Kepolisian harus hadir bukan sebagai kekuatan yang berjarak dari rakyat, melainkan sebagai institusi yang tumbuh bersama masyarakat, mendengar kegelisahan mereka, dan memberikan rasa aman.
Tamsil mengingatkan, persoalan di Sukoharjo telah menjadi perhatian karena berpotensi mencederai ikhtiar Kapolri membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat, khususnya kalangan pesantren. Ia meminta dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif dan diselesaikan dengan mengedepankan keadilan.
Kini, ia menyambut langkah evaluasi tersebut sebagai perkembangan yang patut didukung sekaligus dikawal. Menurutnya, pembenahan tidak boleh berhenti pada pergantian jabatan dan pemeriksaan etik. Perlu ada penyelesaian yang tuntas, termasuk perhatian terhadap santri yang terdampak serta pemulihan hubungan dengan lingkungan pesantren.
“Sejak awal kita melihat ada ikhtiar baik dari Kapolri untuk merangkul umat. Beliau datang ke MUI. Ikhtiar baik ini harus kita jaga bersama. Ketika ada persoalan, kita ingatkan agar segera dibenahi. Sekarang sudah ada langkah tegas. Kita dukung agar prosesnya berjalan tuntas,” tutur Tamsil yang juga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI.
Ia berharap komunikasi antara kepolisian, pengasuh pesantren, dan tokoh agama terus diperkuat. Hubungan yang terbuka akan membantu polisi memahami denyut persoalan masyarakat, sekaligus memberikan ruang bagi umat untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut dan tanpa sekat.
Bagi Tamsil, ukuran keberhasilan kepolisian bukan semata-mata terletak pada ketegasan menegakkan hukum, tetapi juga pada kemampuan menciptakan ketenteraman dan rasa keadilan.
“Saat polisi datang, masyarakat merasa tenang. Ketika polisi bertindak, masyarakat merasakan keadilan. Para kiai merasa dihormati dan para santri merasa terlindungi. Itulah makna polisi bersama masyarakat. Saya percaya Kapolri memiliki komitmen untuk membawa semangat ini menjadi karakter seluruh jajaran kepolisian,” pungkasnya.
Diberitakan, Polri mencopot AKBP Andhika Dharma Sena dari jabatan Kapolres Sukoharjo pada Senin (2/11). Ia dimutasi menjadi Pamen Stamaops Polri. Tiga personel lainnya turut dinonaktifkan dan bersama mantan Kapolres menjalani pemeriksaan Propam terkait dugaan pelanggaran etik dalam penggeledahan tersebut. Tamsil menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat Polisi Bersama Masyarakat.
