Makassar, 12 Juli 2026 – Pakar Hukum, Dr. H. Muhammad Nur, S.H., M.Pd., M.H menanggapi serius komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia. Menurutnya, jika pemerintah benar-benar berupaya melakukan penindakan tegas, maka kasus yang sedang ramai diperbincangkan terkait Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) harus diungkap secara terang menderang. Sebaliknya, jika hal ini tidak ditangani dengan keseriusan penuh, maka hal itu akan menjadi bagian dari “kecelakaan hukum”.
“Secara rasional, kita mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun, kenyataan hari ini menguji moralitas para penegak hukum. Kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum kini dipertanyakan secara luas, dan hasilnya terlihat negatif di mata publik,” tegas Dr. Muhammad Nur.
Ia menambahkan, kasus yang sedang viral ini disikapi dengan sangat kritis oleh berbagai elemen, mulai dari organisasi mahasiswa hingga lembaga anti-korupsi. Jika tidak ditangani dengan benar dan transparan, hal ini berisiko menimbulkan pandangan buruk dari negara lain terhadap citra hukum dan tata kelola di Indonesia.
“Dalam pandangan masyarakat, sosok yang selama ini dianggap paling tegas dan diandalkan dalam menangani kasus besar, seperti kasus Nadiem Makarim dan Program Makan Bergizi Gratis, justru kini tersandung masalah. Hal ini membuat masyarakat semakin bingung dan kehilangan kepercayaan terhadap proses penegakan hukum yang berjalan,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Dr. Muhammad Nur berharap komitmen Presiden Prabowo Subianto benar-benar diwujudkan melalui tindakan nyata dan konsisten. Penindakan harus dilakukan secara tegas, tidak mudah berubah arah, dan tanpa pandang bulu kepada siapa pun, agar keadilan benar-benar terasa dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan kembali.
“Semoga komitmen Presiden Prabowo adalah langkah nyata pemberantasan korupsi yang sesungguhnya, dengan penindakan yang tegas, konsisten, dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu,” tutupnya.
