Jakarta, 10 Februari 2025 – Wakil Ketua Komite 2 DPD RI, Andi Abdul Waris Halid, S.S., MM, mengungkapkan keprihatinan atas kurangnya dukungan dari beberapa daerah terhadap program swasembada pangan yang dicanangkan Kementerian Pertanian RI. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Pertanian RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Dalam pertemuan yang dihadiri langsung oleh Menteri Pertanian Dr. H. Andi Amran Sulaiman, Waris Halid menekankan pentingnya langkah strategis untuk mendukung program swasembada pangan. Ia menyoroti bahwa beberapa daerah belum menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sesuai dengan program Kementerian Pertanian.
“Ada beberapa pemda yang tidak menjadikan sektor pertanian sebagai skala prioritas,” ujar Waris Halid. “Jangan sampai Pak Menteri sudah lari kencang, tapi di bawah tidak. Saya usulkan bagaimana kalau bisa dinas-dinas pertanian di daerah bisa satu garis komando secara vertikal, sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian ATR/BPN.”
Waris Halid juga menyoroti sikap acuh tak acuh dari beberapa petugas di daerah terhadap program swasembada pangan. “Fakta di lapangan banyak petugas daerah di lapangan cuek saja dengan program Swasembada ini, sementara petugas Kementerian Pertanian lebih banyak di lapangan, kasihan ini,” lanjutnya.
Ia memberikan contoh, “Pupuk yang sudah diambil alih oleh Kementerian Pertanian, kalau sebelumnya harus ada tanda tangan oleh Bupati, baru pupuk bisa disalurkan ke petani.”
Selain itu, Waris Halid juga membahas mengenai Asuransi Usaha Tani. Ia meminta agar Kementerian Pertanian tetap mengakomodir Asuransi Usaha Tani, sesuai dengan amanat UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
“Petani juga sangat membutuhkan perlindungan ini, karena ini sangat membantu dalam meningkatkan kepercayaan petani dalam menyukseskan program swasembada pangan,” tegasnya.
Berdasarkan data yang ada, pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi sudah mengalokasikan dana Asuransi untuk 335 ribu hektar, tetapi itu hanya mengcover 20% dari total anggaran. Sisanya, 80%, diharapkan dicover oleh Pemerintah Pusat.
Rapat kerja antara Komite 2 DPD RI bersama Kementerian Pertanian RI dihadiri oleh 31 anggota Komite 2 dari 38 anggota yang ada. Di antara yang hadir adalah Ketua Komite 2 Badikenita Br Sitepu (Sumatera Utara), Wakil Ketua 1 Angelius Wake Kako (NTT), dan Wakil Ketua 2 A. Abd. Waris Halid (Sulawesi Selatan).
(MT)
