Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
BeritaDaerah

Wali Kota Makassar Lakukan Reformasi Birokrasi, Evaluasi Kinerja OPD Termasuk Bappeda

12
×

Wali Kota Makassar Lakukan Reformasi Birokrasi, Evaluasi Kinerja OPD Termasuk Bappeda

Sebarkan artikel ini

Makassar, 21 April 2025 – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memulai reformasi birokrasi dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar. Evaluasi ini berpotensi berujung pada pergantian sejumlah kepala OPD dalam waktu dekat.

Munafri menjelaskan bahwa pemanggilan beberapa kepala OPD merupakan bagian dari proses evaluasi kinerja. “Ini adalah bentuk dari proses yang berjalan di setiap bidang, ini bisa sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Tadi ada beberapa OPD yang kami panggil evaluasi program,” ujarnya di Balai Kota Makassar.

Example 500x700

Beberapa OPD yang telah dievaluasi antara lain:

  • Badan Pendapatan Daerah (Bapenda): Evaluasi difokuskan pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar.
  • Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pemadam Kebakaran: Evaluasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dinas.
  • Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Pertanahan, Dinas Perumahan, Dinas Penataan Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup: Evaluasi juga mencakup program dan kinerja di masing-masing dinas.

Munafri menekankan pentingnya optimalisasi kegiatan dan pencapaian hasil perencanaan di setiap OPD. Ia mencontohkan Bapenda sebagai OPD vital karena perannya dalam mengelola pendapatan daerah yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan Kota Makassar. “Bapenda ini menjadi urat nadi, artinya kalau Bapenda tidak clear, sistem operasionalnya tidak clear, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pendapatan yang maksimal,” tegasnya.

Wali Kota juga berencana untuk melakukan kunjungan langsung ke kantor-kantor OPD untuk melihat kondisi kerja dan operasional di lapangan. Evaluasi ini menjadi langkah awal dalam reformasi birokrasi Pemkot Makassar untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas pemerintahan.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *