MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025–2029.
Rapat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Sulsel tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Sulsel, Yasir Machmud. Turut hadir Ketua DPRD Sulsel dan Wakil Ketua I DPRD Sulsel.
Yasir memimpin jalannya paripurna dengan tertib dan memberikan kesempatan kepada sembilan fraksi DPRD untuk menyampaikan pandangan umum masing-masing.
Fraksi-fraksi yang hadir secara bergantian menyampaikan evaluasi, dukungan, dan catatan kritis terhadap substansi APBD 2024 dan arah kebijakan RPJMD 2025–2029. Secara umum, mereka menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan anggaran jangka pendek dengan visi pembangunan jangka menengah. Beberapa fraksi juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal.
Dalam penyampaiannya, beberapa fraksi menyoroti perlunya pemerintah provinsi lebih responsif terhadap tantangan ekonomi daerah pascapandemi, termasuk mendorong pertumbuhan UMKM, reformasi sektor pertanian dan kelautan, serta memperbaiki sistem distribusi bantuan sosial dan subsidi agar tepat sasaran. Terkait RPJMD 2025–2029, fraksi-fraksi mendorong agar perencanaan lima tahunan tersebut disusun dengan pendekatan partisipatif, berbasis data, dan fokus pada pemerataan pembangunan lintas wilayah.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rapat tersebut diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Ichsan. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas masukan dari seluruh fraksi dan memastikan bahwa setiap pandangan akan ditindaklanjuti dalam tahapan pembahasan selanjutnya.
Ichsan menegaskan bahwa Pemprov Sulsel terbuka terhadap kritik konstruktif dan akan berupaya memastikan bahwa kebijakan APBD maupun RPJMD benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa penyusunan RPJMD 2025–2029 dilakukan sebagai landasan strategis bagi pemerintahan yang akan datang agar tetap sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan.
Rapat paripurna ini menjadi momentum penting dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Kehadiran semua unsur legislatif dan perwakilan eksekutif menunjukkan sinergi yang solid antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
Tahapan selanjutnya akan dilanjutkan dengan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi, serta pembahasan lebih rinci oleh alat kelengkapan dewan sebelum ditetapkan dalam persetujuan bersama.
