Bone, Sulawesi Selatan, 29 Juli 2025 – Wakil Ketua Dprd Sulsel Yasir Machmud, mengecam keras kelangkaan solar subsidi yang terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.
Kritik ini disampaikan langsung saat melakukan reses dan temu konstituen di Desa Arasoe, Kecamatan Cina, pada tanggal 28 Juli 2025. Keluhan warga terkait sulitnya mengakses solar subsidi dan praktik distribusi yang tidak tepat sasaran menjadi sorotan utama.
Menurut laporan dari peserta temu konstituen, mendapatkan solar subsidi bukanlah hal yang mudah. Banyak warga yang mengeluhkan birokrasi yang berbelit-belit dan persyaratan administrasi yang rumit. Ironisnya, meskipun menghadapi kesulitan akses, solar subsidi justru ditemukan dijual bebas di pasaran oleh pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi. Hal ini menunjukkan adanya penyelewengan dan praktik penyalahgunaan subsidi yang merugikan masyarakat.
“Ini sungguh memprihatinkan. Di satu sisi, masyarakat kesulitan mendapatkan solar subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka. Di sisi lain, solar subsidi justru beredar bebas di pasaran dengan harga yang melambung tinggi. Ini jelas menunjukkan adanya kegagalan dalam sistem distribusi dan pengawasan,” tegas Bapak Yasir Machmud dalam keterangan persnya.
Yasir Machmud menekankan perlunya pemerintah daerah dan instansi terkait untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengatasi masalah ini. Beberapa solusi yang diusulkan antara lain: Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum: Langkah tegas diperlukan untuk menindak para pelaku penyelewengan dan penimbunan solar subsidi, Perbaikan sistem distribusi: Mekanisme penyaluran solar subsidi perlu diperbaiki agar lebih efisien dan tepat sasaran, menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Selain itu politisi dari partai gerindra ini menyampaikan pentingya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang mekanisme dan persyaratan dalam mendapatkan solar subsidi dengan mengutamakan Transparansi dan akuntabilitas: Proses penyaluran subsidi perlu lebih transparan dan akuntabel agar dapat dipantau oleh publik.
Yasir Machmud juga meminta agar pemerintah daerah segera menyelidiki laporan mengenai penjualan solar subsidi di luar jalur resmi dan menjatuhkan sanksi tegas kepada para pelakunya.
Ia berharap agar masalah kelangkaan dan penyelewengan solar subsidi ini dapat segera teratasi sehingga masyarakat dapat memperoleh akses yang adil terhadap bahan bakar yang dibutuhkan. Kejadian ini, menurutnya, tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga menghambat perekonomian lokal, khususnya bagi nelayan dan petani yang sangat bergantung pada solar subsidi untuk menjalankan aktivitas mereka. Ia berjanji akan terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Bone agar mendapatkan akses yang adil terhadap solar subsidi.
