Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example 728x250
BeritaDaerah

Wakil Ketua DPRD Sulsel Kawal Efisiensi APBD dan Bela Petani Tambak Rakyat

19
×

Wakil Ketua DPRD Sulsel Kawal Efisiensi APBD dan Bela Petani Tambak Rakyat

Sebarkan artikel ini

Bone – Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Yasir Machmud, SE., M.Si., menegaskan komitmennya untuk memastikan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 berjalan transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan pengawasan di Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Kamis (9/10).

Dalam kegiatan tersebut, Yasir Machmud meninjau sejumlah program pembangunan yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus berdialog langsung dengan masyarakat penerima manfaat. Ia menekankan bahwa fungsi pengawasan DPRD bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab politik untuk memastikan setiap program benar-benar memberikan hasil yang terukur bagi masyarakat.

Example 500x700

“DPRD Sulsel tidak boleh hanya menjadi penonton. Kami memastikan bahwa setiap rupiah anggaran rakyat digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Program pemerintah harus hadir nyata dan memberi dampak langsung pada peningkatan taraf hidup masyarakat,” tegas Yasir.

Selain pengawasan terhadap pelaksanaan program fisik dan pelayanan publik, Yasir Machmud juga menyoroti kebutuhan mendesak di sektor perikanan tambak. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk memberikan perhatian serius terhadap ketersediaan pupuk bagi petani tambak rakyat yang selama ini belum sepenuhnya tersentuh kebijakan subsidi.

“Pemerintah harus membedakan antara tambak rakyat dan tambak perusahaan besar. Petani tambak rakyat membutuhkan dukungan riil agar mereka bisa terus produktif. Saya mendorong agar pupuk subsidi tidak hanya untuk sektor pertanian darat, tetapi juga bagi petani tambak yang menopang ketahanan pangan dan ekonomi pesisir,” ujar Yasir.

Yasir juga mengingatkan seluruh perangkat pelaksana di tingkat provinsi dan kabupaten agar bekerja secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tetapi dari seberapa besar manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Efisiensi tanpa manfaat tidak berarti. DPRD akan terus mengawal agar setiap program berjalan sesuai tujuan dan berdampak positif bagi rakyat Sulawesi Selatan,” tutupnya.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *