Makassar, Sulawesi Selatan – Amarah dan keprihatinan kembali membuncah di Makassar menyusul terungkapnya skandal terbaru di Rutan Negara Makassar. Kali ini, bukan sekadar pelanggaran tata tertib, melainkan indikasi kuat lemahnya pengawasan dan potensi praktik korupsi yang memungkinkan narapidana, khususnya di blok narkoba, dengan leluasa menggunakan ponsel untuk menjalankan bisnis ilegal.
Bukti berupa rekaman video yang beredar luas di media sosial memperlihatkan narapidana melakukan video call secara terbuka dengan pihak luar. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka dapat dihubungi kapan saja, bahkan pada dini hari, meskipun berada di bawah pengawasan petugas rutan. Video tersebut ditunjukkan dalam sebuah diskusi publik yang dihadiri Ketua Karang Taruna Makassar, membuktikan betapa mudahnya akses komunikasi bagi para napi.
“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi indikasi kuat adanya pembiaran sistematis, bahkan mungkin praktik pungli di dalam rutan,” tegas seorang warga Makassar yang ikut dalam diskusi tersebut. Ia menambahkan bahwa kemudahan akses komunikasi ini memungkinkan narapidana untuk melanjutkan bisnis haram mereka, termasuk peredaran narkoba, judi online (judol), pemasangan nomor togel (passobis), dan prostitusi online.
Kejadian ini semakin memperkuat persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja Rutan Makassar. Lembaga yang seharusnya menjadi tempat pembinaan dan efek jera bagi para pelaku kejahatan, justru diduga menjadi sarang aktivitas kriminal. Kebebasan narapidana mengakses ponsel menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keamanan dan ketertiban umum, khususnya terkait peredaran narkoba.
Desakan pencopotan Kepala Rutan (Karutan) dan Kepala Pengamanan Rutan pun semakin menggema. Warga menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan dalam menjalankan tugas pengawasan dan keamanan. Tidak hanya itu, mereka juga mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan dan pengawasan di seluruh rutan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) di Sulawesi Selatan.
“Perbaikan sistem pengawasan, mulai dari pintu masuk hingga ke blok tahanan, harus segera dilakukan. Ini bukan hanya masalah Rutan Makassar, tapi masalah sistemik yang perlu ditangani secara serius oleh Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Ditjenpas, dan bahkan Menteri Hukum dan HAM,” ujar salah satu peserta diskusi. Mereka berharap agar kasus ini menjadi momentum untuk melakukan reformasi total dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
