Bandung — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menegaskan komitmen penuh lembaganya dalam mempercepat eliminasi Tuberkulosis (TBC) dan memperluas akses obat nasional melalui program strategis Apotek Desa. Pernyataan ini disampaikan dalam kegiatan ASPIRASI: Asistensi Regulatori Tematik Pengawasan Pre dan Post Market Obat dan Vaksin untuk Eliminasi TBC dan Penguatan Program Apotek Desa, yang digelar sebagai tindak lanjut arahan Presiden serta agenda Asta Cita dalam pemerataan layanan kesehatan dasar.
Taruna Ikrar menyampaikan bahwa BPOM saat ini bergerak agresif memperkuat rantai pengawasan obat dari tahap riset hingga distribusi. Penerapan Good Regulatory Practice dan Good Review Practice menjadi fondasi untuk memastikan kecepatan layanan izin edar tanpa mengurangi ketelitian dalam menjaga mutu obat dan mencegah peredaran obat substandar. Langkah-langkah ini dilakukan seiring dorongan transformasi regulatori BPOM yang kini memasuki fase ketiga, dengan target kontribusi ekonomi nasional mencapai Rp6.000 triliun per tahun dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan sistem kesehatan yang tangguh.
Dalam forum ini, Taruna Ikrar mengumumkan pencapaian strategis BPOM yang baru saja dinilai siap sepenuhnya menyandang status WHO Listed Authority (WLA). Bila disahkan secara resmi, Indonesia akan menjadi negara berkembang pertama di dunia yang memperoleh pengakuan tertinggi WHO sebagai otoritas regulatori terpercaya. Status WLA akan membuka pintu luas bagi obat dan vaksin buatan Indonesia untuk memasuki pasar global, sekaligus mempermudah akses masuknya obat inovatif dari luar negeri bagi pasien Indonesia.
Di tengah beban TBC yang masih tinggi dengan 1,09 juta kasus dan 125 ribu kematian per tahun BPOM mengambil langkah konkret dengan mempercepat jalur registrasi 100 Hari Kerja untuk obat-obatan TBC dan program nasional lainnya. Sebagai wujud nyata, BPOM menyerahkan 35 Persetujuan Izin Edar kepada industri farmasi, terdiri dari tiga obat penanganan TBC, 13 obat inovatif baru, dan 20 obat generik pendukung terapi TBC. Taruna menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar administrasi, tetapi akselerasi nyata negara dalam memastikan masyarakat mendapatkan obat berkualitas, aman, dan terjangkau.
Selain itu, BPOM juga mempercepat implementasi Program Apotek Desa, bagian dari penguatan layanan kesehatan dasar dan pemberdayaan ekonomi desa melalui Koperasi Desa Merah Putih. Dengan target pembentukan ±80 ribu koperasi desa, kehadiran Apotek Desa akan menjadi tonggak penting pemerataan akses obat hingga wilayah pelosok. BPOM memperkuat ekosistem ini melalui penyerahan Sertifikat CPOB untuk enam fasilitas produksi dan Sertifikat CDOB untuk lima Pedagang Besar Farmasi di Jawa Barat, memastikan seluruh rantai pasok memenuhi standar yang ditetapkan.
Menutup sambutannya, Taruna Ikrar menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan obat tidak mungkin dicapai BPOM seorang diri. Kolaborasi tiga pilar yakni pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah fondasi agar Indonesia mampu mencapai eliminasi TBC 2030 dan kedaulatan obat nasional. Kegiatan ASPIRASI diharapkan menjadi momentum kerja bersama yang memperkuat komitmen industri, meningkatkan kepatuhan regulasi, dan menghadirkan obat berkualitas untuk seluruh rakyat Indonesia.
