Jakarta, 3 Juli 2025 — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Tamsil Linrung, mendorong agar kantor-kantor perwakilan DPD RI di berbagai provinsi, khususnya di Sulawesi Selatan, mengambil peran aktif dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan salah satu program strategis Presiden Prabowo.
Dalam keterangannya, Tamsil menegaskan bahwa keterlibatan DPD RI harus terlihat secara kelembagaan, tidak hanya dalam fungsi legislasi dan pengawasan, tetapi juga dalam mendorong penguatan kapasitas masyarakat yang menjadi pelaksana langsung program-program nasional.
“Program MBG menyentuh hajat hidup masyarakat, sekaligus menjadi instrumen pemerataan pembangunan. Karena itu, kantor perwakilan DPD RI di daerah, seperti Sulawesi Selatan, perlu mengambil inisiatif konkret seperti pelatihan dan pendampingan SDM lokal,” ujar Tamsil.
Ia menekankan bahwa keberhasilan MBG sangat bergantung pada kesiapan SDM di tingkat lapangan, mulai dari pengelola dapur, pemasok bahan pangan, hingga pengatur distribusi. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas masyarakat lokal menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan program ini.
“DPD RI bukan hanya mitra strategis pemerintah pusat, tetapi juga penghubung langsung antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah. Kita tidak boleh diam. Harus ada peran yang nyata di lapangan,” tegasnya.
Menurut Tamsil, pelatihan SDM untuk MBG dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari manajemen dapur komunitas, standar kebersihan dan gizi, hingga pelatihan kewirausahaan untuk memaksimalkan efek ekonomi program tersebut. Selain itu, ia menilai pelibatan UMKM dan kelompok perempuan juga harus diperkuat melalui program-program pemberdayaan yang berbasis pelatihan.
“Kita ingin memastikan bahwa MBG tidak hanya soal makan gratis, tapi juga membangun kemandirian ekonomi di desa-desa. Maka DPD di daerah harus menjadi fasilitator penguatan kapasitas masyarakat,” ujarnya.
Tamsil juga menyampaikan bahwa ia akan mendorong agar DPD RI secara institusional menyusun panduan kolaborasi antarperwakilan daerah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, agar sinergi pelaksanaan MBG berjalan efektif dan terukur.
Program MBG, lanjutnya, telah terbukti memiliki dampak ganda — tidak hanya pada perbaikan gizi masyarakat, tetapi juga pada penguatan rantai pasok lokal dan penciptaan lapangan kerja.
“Program ini adalah bukti nyata bahwa pembangunan tidak harus selalu top-down. Dengan partisipasi masyarakat yang diperkuat, kita bisa menjadikan MBG sebagai penggerak pembangunan daerah,” pungkas Tamsil.
