MAKASSAR – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI, mengungkap latar belakang bergabungnya Indonesia dalam forum internasional Board of Peace.
Menurutnya, keputusan tersebut dilandasi komitmen kuat Indonesia dalam mendorong perdamaian di Gaza, Palestina.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Deng Ical tersebut dalam acara silaturahmi yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama di halaman Kantor DPC PKB Makassar, Senin (2/3/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah organisasi mahasiswa dan sosial, di antaranya IMM, TKSK, Forum Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat Makassar, serta perwakilan media.
“Karena untuk perdamaian Gaza, maka Indonesia yang angkat tangan untuk bergabung,” ujar Deng Ical di hadapan peserta.
Deng Ical menjelaskan, gagasan pembentukan Board of Peace muncul karena berbagai resolusi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dinilai belum mampu menghentikan konflik yang berkepanjangan di Gaza.
Selama ini, kata dia, berbagai sidang dan resolusi PBB kerap berujung pada kebuntuan politik, terutama karena adanya hak veto negara-negara besar di Dewan Keamanan PBB.
Situasi tersebut membuat sejumlah negara, khususnya dari kawasan Timur, berinisiatif membentuk forum alternatif yang dinilai lebih memiliki “taring” dalam merealisasikan perdamaian secara konkret.
“Resolusi PBB sering tidak mampu mengubah keadaan di lapangan. Karena itu muncul inisiatif membentuk forum baru yang diharapkan lebih efektif,” jelas mantan Wakil Wali Kota Makassar itu.
Indonesia, lanjutnya, memandang forum tersebut sebagai peluang strategis untuk memperkuat posisi diplomasi dalam mendukung kemerdekaan Palestina, sejalan dengan amanat konstitusi UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan.
Dalam perjalanannya, forum tersebut sempat diisi sejumlah tokoh dunia, di antaranya mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, serta Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, seiring waktu, dinamika internal forum berkembang. Deng Ical menilai arah pembahasan mulai melebar dari fokus awal perdamaian Gaza menjadi isu yang lebih luas terkait stabilitas kawasan Timur Tengah.
“Awalnya spesifik untuk Gaza. Tapi belakangan bergeser menjadi isu perdamaian Timur Tengah secara umum. Kita tentu kaget karena fokusnya berubah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung adanya kesepakatan damai yang sempat dibicarakan, namun di lapangan konflik tetap terjadi. Hal tersebut, menurutnya, menjadi pertanyaan besar terkait efektivitas forum dalam menekan agresi dan memastikan implementasi kesepakatan.
Legislator terpilih dari Dapil Sulsel 1 ini mengungkapkan, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut sempat dibahas di DPR RI, khususnya terkait urgensi dan arah kebijakan luar negeri Indonesia.
Menurutnya, secara prinsip Indonesia tidak salah bergabung, karena niat awalnya sangat jelas untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan memperkuat jalur diplomasi internasional.
Apalagi, forum tersebut disebut-sebut memiliki akses komunikasi dengan sejumlah elite global, termasuk tokoh-tokoh berpengaruh di Amerika Serikat.
“Awalnya benar sekali, untuk memerdekakan Palestina. Karena selama ini pintu-pintu diplomasi yang kuat terasa belum cukup,” tegasnya.
Namun ia mengingatkan, Indonesia harus tetap konsisten agar tujuan awal tidak melenceng. Terlebih, menurutnya, terdapat momentum penting seperti resolusi yang ditargetkan rampung pada 15 Januari lalu, namun prosesnya tidak berjalan sesuai harapan.
Indonesia sendiri selama ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling vokal mendukung kemerdekaan Palestina di berbagai forum internasional.
Secara konsisten, pemerintah Indonesia menyerukan penghentian kekerasan, pembukaan akses kemanusiaan, serta solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan damai permanen.
Deng Ical menegaskan, apa pun bentuk forum internasional yang diikuti Indonesia, komitmen terhadap perdamaian Gaza dan kemerdekaan Palestina harus tetap menjadi prioritas utama.
“Jangan sampai tujuan awal kita untuk Gaza dan kemerdekaan Palestina justru kabur di tengah jalan,” pungkasnya.
