Makassar – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Kepulauan Sangkarang kembali digelar tanpa kehadiran satu pun anggota DPRD Kota Makassar dari Daerah Pemilihan (Dapil) II. Ironisnya, kondisi ini terjadi dua tahun berturut-turut, meskipun Dapil II memiliki 10 orang anggota dewan yang secara konstitusional bertanggung jawab memperjuangkan aspirasi masyarakat kepulauan.
Tokoh pemuda Kepulauan Sangkarang, Sardi yang juga Ketua Bidang OKK DPD KNPI Kota Makassar, menyampaikan kekecewaannya atas absennya para wakil rakyat tersebut. Menurutnya, Musrenbang merupakan forum strategis dan resmi dalam menentukan arah pembangunan, khususnya bagi wilayah kepulauan yang memiliki banyak keterbatasan dan kebutuhan mendesak.
“Musrenbang bukan sekadar agenda seremonial. Ini ruang resmi bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan riil mereka. Ketidakhadiran anggota DPRD selama dua tahun berturut-turut menunjukkan lemahnya perhatian dan keberpihakan terhadap masyarakat kepulauan,” tegas Sardi, Selasa (27/01/2026).
Ia menilai, kehadiran anggota DPRD sangat penting untuk memastikan usulan masyarakat dapat dikawal dan diperjuangkan di tingkat penganggaran dan kebijakan. Tanpa kehadiran tersebut, aspirasi warga pulau berpotensi kembali terpinggirkan.
“Masyarakat Kepulauan Sangkarang tidak kekurangan aspirasi, yang kami butuhkan adalah wakil rakyat yang hadir, mendengar, dan memperjuangkan. Jangan hanya datang saat kampanye, tetapi absen saat rakyat berbicara tentang kebutuhan hidupnya,” tambahnya.
Sardi berharap ke depan para anggota DPRD Dapil II Kota Makassar dapat menunjukkan tanggung jawab moral dan politiknya dengan hadir langsung dalam forum-forum perencanaan pembangunan, khususnya di wilayah kepulauan.
“Kepulauan Sangkarang adalah bagian sah dari Kota Makassar. Kami tidak meminta perlakuan istimewa, hanya keadilan dan perhatian yang setara,” pungkasnya.
