MAKASSAR, SULAWESI SELATAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mengakui keterlambatan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Hal ini terungkap dalam rapat pembahasan bersama DPRD Kota Makassar pada Rabu, 21 Mei 2025.
Menurut Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda Kota Makassar, Fajar Hidayat, keterlambatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor:
- Regulasi Permendagri: Penerbitan Permendagri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur penyusunan RPJMD keluar menjelang akhir Ramadan, sehingga menghambat proses awal.
- Lambatnya Konsultasi Provinsi: Hasil konsultasi tertulis dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan baru diterima pada 19 Mei 2025, dua minggu setelah konsultasi awal dilakukan. Proses ini penting karena RPJMD harus selaras dengan program nasional dan provinsi.
Fajar menjelaskan bahwa keterlambatan ini bukan hanya dialami Kota Makassar, tetapi juga 23 kabupaten/kota lainnya di Sulawesi Selatan yang menunggu arahan dan format akhir dari pemerintah provinsi. Meskipun demikian, Pemkot Makassar memastikan komitmennya terhadap kualitas RPJMD. Proses finalisasi dan review internal ditargetkan selesai pada 26-29 Mei 2025, dan dokumen akan diajukan ke DPRD paling lambat 2 Juni 2025 untuk dibahas.
RPJMD, yang merupakan landasan pembangunan daerah lima tahun ke depan, tidak hanya memuat visi dan misi kepala daerah, tetapi juga menyelaraskan arah pembangunan kota dengan program nasional dan provinsi. Fajar menekankan pentingnya penyusunan yang cermat, karena RPJMD akan menjadi dasar penentuan indikator kinerja, skala prioritas, dan arah pendanaan. Meskipun terlambat, Pemkot Makassar menyatakan bahwa keterlambatan tersebut bukan karena kelalaian, melainkan karena menunggu hasil konsultasi formal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
